Breaking News:

Berita Semarang

Pemantau Pemilu Pilwakot Semarang 2020 Sepi Peminat, Bawaslu Dorong KPU Lakukan Sosialisasi Masif

Pendaftaran pemantau pemilu untuk Pilwakot Semarang 2020 sepi peminat, belum ada yang daftar.

TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Bawaslu Kota Semarang menggelar rapat koordinasi peran stakeholder dalam fungsi pengawasan partisipatif pada Pilkada 2020, di Hotel Patra Semarang, Jumat (27/11/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pendaftaran pemantau pemilu untuk Pilwakot Semarang 2020 sepi peminat. Hingga saat ini, belum ada satu pun lembaga yang mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu.

Melihat hal itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Nining Susanti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendaftaran pemantau pemilu.

Dikatakan, pendaftaran pemantau pemilu untuk Pilkada 2020 ini memang berbeda dengan Pemilu 2019. Pada 2019 lalu, pendaftaran dilakukan di Bawaslu, sedangkan kali ini pendaftaran dilakukan di KPU.

"Dari elemen masyarakat merasa belum tertarik. Apalagi pemantau harus berbadan hukum, mempunyai syarat administrasi sesuai undang-undang," terang Nining, Jumat (27/11/2020).

Selain mendorong KPU melakukan sosialisasi secara masif, sambung Nining, Bawaslu Kota Semarang juga mendorong sepuluh fakultas hukum dan satu fakultas ilmu sosial dan politik dari perguruan tinggi di Kota Semarang yang sudah menjalin kerja sama dengan Bawaslu untuk menyongsong Pilkada agar dapat turut berpartisipasi menjadi pemantau pemilu.

"Kelihatannya belum ada yang mau mengambil posisi itu. Kami atur strategi lain dengan menggerakan seluruh elemen untuk mengawasi pilkada agar potensi kerawanan dan kecurangan bisa diminimalisir," katanya.

Dia melanjutkan, pendaftaran pemantau pemilu masih dibuka hingga akhir masa kampanye yakni pada 5 Desember. Dia berharap, ada stakeholder yang bersedia menjadi pemantau pemilu mengingat peran mereka sangat penting sebagai penyeimbang antara Bawaslu, KPU dan masyarakat saat gelaran pesta demokrasi.

"Kelebihan dari pemantau pemilu, mereka punya legal standing untuk mengajukan perselisihan ke MK. Ini tidak bisa dimiliki partisipan lain. Sedangkan keuntungannya yaitu eksistensi lembaga dan pengabdian kepada negara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengakui, hingga saat ini memang belum ada pihak yang mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu.

Pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi secara maksimal. Hanya saja, dia tidak memiliki hak untuk memaksa masyarakat menjadi pemantau pemilu.

"Sosialisasi kami jalan terus. Senin besok kami juga akan sosialisasi lagi terkait pamantau pemilu," katanya. (*)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved