Breaking News:

Berita Semarang

Pemkot Semarang Komitmen Tangani Pelanggaran Penataan Ruang

Pemerintah kota Semarang melakukan penandatanganan komitmen penanganan pelanggaran penataan ruang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Istimewa
Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin menandatangani Kesepakatan Bersama Komitmen Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kota Semarang bersama Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR Andi Renald 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, Pemerintah kota Semarang melakukan penandatanganan komitmen penanganan pelanggaran penataan ruang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Selasa (1/12).

Melalui upaya tersebut diharapkan juga dapat menjadi edukasi kepada masyarakat terkait pembinaan dan pengendalian tata ruang wilayah di Kota Semarang.

Usai penandatanganan, Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin menyebutkan bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang ini tidak langsung bersifat persuasif melainkan melalui tahap edukasi terlebih dahulu agar masyarakat paham terkait adanya aturan tentang tata ruang wilayah dan penggunaan ruang. 

“Harapannya masyarakat kemudian tidak semena-mena terhadap penataan ruang karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Seperti misalnya tidak mendirikan bangunan di badan sungai.

Ini yang harus kita luruskan kembali agar masyarakat paham terkait fungsi-fungsi ruang yang telah ditetapkan,” tutur Iswar.

Selama ini Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus melakukan pembinaan terutama kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia.

Dalam rangka penertiban tersebut Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki program penertiban dan pemanfaatan ruang dengan memberikan fasilitasi dan penentuan langkah-langkah terhadap indikasi adanya pelanggaran penataan ruang sebagai edukasi kepada masyarakat.

Kepala Sub direktorat penegakan hukum dan penyelesaian sengketa penataan ruang wilayah III kementerian ATR/BPN, Muhammad Darmun mengemukakan bahwa berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 banyak aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat karena ada tujuan yang harus dicapai.

“Apalagi Kota Semarang merupakan kota sentral dan pendorong pengembangan terhadap Kawasan metropolitan Kedungsepur yang merupakan Kawasan strategis nasional. Tentu harapannya Kota Semarang dapat menjadi pionir dalam implementasi Perda tersebut,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved