Breaking News:

Berita Purbalingga

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020 Berbeda dengan Pemilu Sebelum-sebelumnya.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 berbeda dengan Pemilu sebelum-sebelumnya.

Istimewa
Pjs Bupati Purbalingga, Sarwa Pramana 

TRIBUNJATENG. COM, PURBALINGGA - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 berbeda dengan Pemilu sebelum-sebelumnya. Pesta demokrasi kali ini digelar di tengah situasi yang tidak normal karena pandemi Covid 19. Karena itu, tata pelaksanaannya pun sedikit berbeda dengan Pemilu sebelum-sebelumnya.

Prinsipnya, Pilkada harus tetap terlaksana di tengah cekaman Pandemi. Tetapi kesehatan masyarakat wajib terjaga, terutama dari risiko penularan Covid 19. Karena itu, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat di setiap tahapan Pilkada, termasuk saat pencoblosan. S

Selain protokol kesehatan yang ketat, perhatian khusus mesti diberikan kepada penderita Covid 19 yang punya hak untuk memilih. Jangan sampai warga kehilangan hak suaranya hanya karena positif Covid 19 yang membuatnya harus dikarantina. Mereka harus diberi akses untuk mencoblos sesuai hati nuraninya. 

Pjs Bupati Purbalingga Sarwa Pramana mengatakan, penanganan pencoblosan kepada pasien terkonfirmasi positif covid-19 harus benar-benar jelas konsep maupun pelaksanaannya. 

Jika diperlukan untuk membuka data pasien covid-19, KPU sebagai penyelenggara Pemilu bisa memintanya kepada gugus tugas Covid 19 Kabupaten Purbalingga. 

"Untuk mempercepat itu, KPU harus segera mengirim surat permintaan sebagai dasar gugus tugas membuka data pasien covid-19,” jelasnya, Kamis (3/12/2020) 

Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan mengatakan,  pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait konsep pelaksanaan pencoblosan bagi pasien Covid 19. Yang jelas, nantinya untuk proses pencoblosan bagi pasien covid-19, KPU akan bekerjasama dengan tenaga kesehatan (Nakes) menggunakan protokol kesehatan lengkap.

Untuk menjamin hak pilih pasien Covid 19, KPU tentu tak bisa bertindak sendirian.Pihaknya perlu melibatkan nakes karena penanganan pasien Covid 19 butuh perlakuan khusus. Petugas kesehatan inilah yang akan mengantarkan surat suara kepada pasien covid untuk dicoblos. Tetapi hal ini masih perlu dikomunikasikan dengan gugus tugas dan pasangan calon (Parpol). 

"Proses pencoblosan akan difoto sebagai verifikasi bahwa yang melakukan pencoblosanadalah pasien covid yang bersangkutan,” katanya.

Ketua DPRD HR Bambang Irawan  mendukung upaya yang akan dilakukan KPU terkait pelaksanaan pencoblosan oleh pasien Covid-19.

Menurut dia, pada masa pendemi covid-19, memang harus ada upaya agar hak pilih masyarakat tetap bisa tersalurkan, termasuk para pasien covid. Tetapi tentunya, ini dilakukan dengan cara-cara yang aman dari risiko penularan virus Covid 19. Sehingga proses yang dilalui tidak justru menjadikan Pilkada sebagai klaster covid baru.

“Konsep pelaksanaan pencoblosannya akan kita diskusikan lagi dengan para pasangan calon (Paslon) dan parpol agar tidak terjadi miss. Prinsipnya, kita ingin Pilkada berjalan dengan baik, damai dan bermartabat, dengan tidak menjadikan pilkada sebagai klaster baru covid,” katanya. (*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved