Breaking News:

Berita Nasional

Mahfud MD Tegaskan Alasan Pemerintah Tak Anggap FPI Ada, Belum Nyatakan Setia Pancasila

Kelompok yang tergabung dalam Fron Pembela Islam (FPI) sampai saat ini ternyata belum dianggap sebagai Ormas. Bahkan pemerintah mengaggap organisasi t

Editor: m nur huda
WARTA KOTA / HENRY LOPULALAN
Polisi menghadapi massa Front Pembela Islam (FPI) yang melemparkan batu ke arah Gedung DPRD DKI Jakarta saat terjadi kerusuhan menyusul aksi unjuk rasa FPI, Jumat (3/10/2014). Massa FPI berdemo menolak Ahok diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kelompok yang tergabung dalam Fron Pembela Islam (FPI) sampai saat ini ternyata belum dianggap sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas). Bahkan pemerintah mengaggap organisasi tersebut tak ada.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah menganggap FPI tidak ada karena belum memenuhi syarat sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas).

Mahfud menjelaskan sebuah Ormas tidak boleh beroperasi tanpa memenuhi syarat-syarat yang ada di Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: Bareskrim Perintahkan Polda Metro Tangkap Penyebar Video Hoaks Penembakan Laskar FPI

Baca juga: Komentar Keluarga Soal Hubungan Billy Syahputra & Amanda Manopo Beda Keyakinan

Baca juga: Kata Rizieq Shihab Soal Kemungkinan Ditahan Seusai Diperiksa di Polda Metro: Nanti Kita Lihat

Syarat tersebut di antaranya menyatakan setia kepada ideologi Pancasila.

Mahfud mengatakan pernyataan kesetiaan kepada ideologi Pancasila tidak tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)FPI namun yang tercantum adalah istilah mendirikan khilafah.

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah meminta FPI untuk memperbaiki pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Keromasan.

Kemudian, kata Mahfud, pengurus FPI mendatangi Kementerian Agama dengan membawa surat yang menyatakan pengurusnya setia sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk surat pernyataan pengurus.

Pemerintah kemudian menolak surat tersebut karena menurut Mahfud jika demikian maka pengurus setelahnya bisa menyatakan tidak terikat dengan pernyataan tersebut.

Hingga saat ini, kata Mahfud, belum ada perbaikan terkait pasal dalam AD/ART FPI tersebut.

"Itu kita menganggap tidak ada ormas itu (FPI)," kata Mahfud dalam tayangan Special Interview with Claudius Boekan yang diunggah di kanal Youtube BeritaSatu pada Jumat (11/12/2020).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved