BPN Kabupaten Batang Siap Penuhi Target KPK Terkait Penyelesaian Aset PSU 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Keputusan pembiayaan telah disepakati oleh pengembangan dalam Rakor pencegahan korupsi terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan menjadi aset Pemkab Batang. 

Nantinya pembiayaan sertifikasi PSU akan ditanggung oleh pengembangan perumahan. 

Kesepakan itu disetujui usai KPK mendapati 26 PSU belum tersertifikasi, dan dinyatakan tak sah jika dijadikan aset negara. 

Adapun Pemkab Batang, lewat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) meminta waktu satu pekan untuk menyelesaikan permasalahan itu. 

Penyelesaian sertifikasi PSU juga akan dibantu oleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang.  Bahkan BPN langsung berkoordinasi dengan DPRKP untuk menyelesaikan sertifikasi 26 PSU yang tengah diajukan menjadi aset Pemkab. 

"Kami siap membantu, waktu satu pekan kami rasa bisa terselesaikan," Kata Muh Hatta, Kepala BPN Kabupaten Batang, dalam Rakor bersama KPK di aula Kabupaten Batang, Jumat (18/12/2020).

Selain BPN, Bupati Batang Wihaji juga menanggapi permasalahan PSU tersebut.

"Kalau sudah aturannya seperti itu ya harus dilakukan sebaik mungkin untuk memajukan daerah dan negara," jelasnya.

Ditambahkannya, sebelum PSU menjadi aset Pemkab harus benar-benar selesai adaministrasinya.

"Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, kalau pengembang sudah bersedia menanggung biaya kami berterima kasih. Karena 45 persen permasalahan aset merupakan tanggung jawab kami dan sisanya masuk ke sistem," tambahnya. (*)