TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar ajang Innovative Government Award (IGA) pada tahun ini.

Didedikasikan sebagai wadah apresiasi bagi pemerintah daerah, Kemendagri pun melakukan penilaian pada cara-cara inovatif tata kelola pemerintahan.

Dan setelah melalui berbagai tahapan seleksi, dipilihlah sebanyak 31 pemerintah daerah terinovatif, yang berhak mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada malam Penganugerahan IGA 2020, Jumat (18/12).

Dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, Pemerintah Kota Semarang menjadi salah satu yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

Lebih dari itu, secara khusus, Pemerintah Kota Semarang didapuk menerima predika 'Sangat Inovatif' dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasalnya di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, pemerintah daerah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah tersebut dianggap unggul dalam tiga hal, yaitu dalam inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta inovasi kewenangan daerah.

Mewakili Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu, Wakil Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta.

Atas penghargaan itu, perempuan yang akrab disapa Ita tersebut pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, yang telah mendukung berjalannya berbagai inovasi di Pemerintah Kota Semarang.

"Inovasi hanya akan menjadi konsep jika tidak didukung oleh banyak pihak, maka dari itu saya bersama Pak Hendi mengucapkan terima kasih atas dukungan sedulur-sedulur selama ini," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan Indeks inovasi Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat 85 dari 131 negara yang di survei. Namun, posisi tersebut masih dibawah posisi negara ASEAN lainnya.

Untuk itu Agus mengatakan harus ada acuan agar Indonesia bisa lebih meningkatkan inovasi.

"Maka penghargaan ini menjadi momentum apresiasi terhadap langkah besar yang dilakukan Pemda dalam mereformasi sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan," tekannya.(*)