Breaking News:

Berita Batang

KPK Beri Atensi ke Pemkab Batang Terkait Penyerahan PSU dari Pengembang 

KPK minta Pemkab Batang tak terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang belum tersertifikasi dari pengembang. 

Tribun Jateng/Budi Susanto
Kepala korwil 7 bidang pencegahan KPK RI, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, saat ditemui Tribunjateng.com di aula Pamkab Batang, Jumat (18/12/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - KPK minta Pemkab Batang tak terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), yang belum tersertifikasi dari pengembang. 

Hal itu langsung dilontarkan Kepala korwil 7 bidang pencegahan KPK RI, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama. 

Pernyataan Brigjen Pol Bachtiar didasaei adanya temuan 26 PSU yang belum tersertifikasi dan akan diserahkan ke Pemkab. 

"Jangan terima kecuali ada catatan khusus terkait penyelesaian sertifikasi PSU oleh pengembang," tegasnya saat menghadiri Rakor pencegahan korupsi terintegrasi tematik, serah terima aset PSU dari pengembang ke Pemkab Batang, di aula Pemkab Batang, Jumat (18/12/2020).

Dilanjutkannya, jika aset itu diterima oleh Pemkab akan timbul masalah sautu saat nanti. 

"Seharusnya saat diserahkan ke Pemkab aset itu sudah bersertifikat sehingga tidak akan membebani Pemkab," katanya. 

Ia menuturkan, penyerahan PSU harus sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2009. 

"Sebanyak 26 PSU itu baik fisik dan perawatannya harus dinyatakan layak, serta itu wajib tersertifikasi," paparnya. 

Ia menambahkan, KPK akan terus mengawal Pemkab untuk memverifikasi aset. 

"Tujuannya untuk memajukan negara, dengan aset tentunya PAD, ataupun pajak bisa ditingkatan," tambahnya. (*)

Penulis: budi susanto
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved