Dukung Ridwan Kamil Agar Mahfud MD Diperiksa Polisi, Rocky Gerung: Harus Berbalas Hukum

TRIBUNJATENG.COM- Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan ia sepakat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar Menkopolhukam Mahfud MD juga diminta untuk klarifikasi di hadapan polisi.

Hal itu Rocky Gerung katakan di akun Youtube Channelnya pada Jumat (18/12/2020).

Rocky Gerung menilai kerumunan Habib Rizieq Shihab terjadi karena statemen Mahfud MD.

Saat itu menurutnya statement Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq di bandara setibanya dari Mekkah pada 10 November 2020 silam.

Rocky Gerung mengatakan saat itu Mahfud MD memprediksi yang menjemput Habib Rizieq berjumlah sedikit.

Rocky Gerung menilai permintaan Ridwan Kamil agar Mahfud MD dimintai klarifikasi di hadapan polisi itu sangat tepat.

"Saya kira poin Ridwan Kamil sangat tepat karena kan pertanggungjawaban pertama harus diminta kepada pejabat yang mengizinkan kerumunan itu," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai pembelaan Mahfud MD yang menyebut diskresi itu juga menimbulkan sebab akibat.

"Yang memang Pak Mahfud yang mengizinkan kerumunan itu, walaupun Pak Mahfud sering anggap itu diskresi, tapi diskresi itu menyebabkan akibat, jadi jangan karena diskresi lalu dianggap tidak berakibat," ujarnya.

Terkait pembelaan dari Mahfud MD yang menyebutnya sebagai sebuah diskresi, Rocky Gerung menilai diskresi yang dibuat itu tidak dihitung dan dipikirkan akibatnya.

Rocky Gerung lantas tegas sependapat dengan Ridwan Kamil yang menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban juga dari Mahfud MD sebagai pengambil keputusan pertama.

Rocky Gerung berharap semua warga negara sama di mata hukum sehingga Mahfud MD juga pantas untuk dimintai klarifikasi di hadapan polisi.

"Saya sepakat dengan gubernur saya, maka harusnya Mahfud MD terangkan secara terbuka bukan berbalas pantun, musti berbalas hukum," pungkasnya.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Polda Jawa Barat pada Rabu (16/12/2020) hari ini.

Kedatangannya itu guna memenuhi panggilan sebagai saksi atas polemik kerumunan massa di acara Rizieq Shihab awal November lalu.

Menurutnya, pemanggilan ini tidak berlangsung lama karena ia hanya menyempurnakan keterangan yang sudah ada.

"Sesuai kewajiban warga negara yang baik, saya hadir di Polda Jabar untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan."

"Tidak terlalu lama karena hanya penyempurnaan karena semua pertanyaan mayoritas sudah ditanyakan di Jakarta," ujarnya tayangan Kompas TV, Rabu (16/12/2020).

Setelah selesai memberi keterangan, Emil berpendapat terkait kisruh kerumunan di acara Rizieq Shihab.

Ridwan Kamil mengatakan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga harus diperiksa.

Menurutnya, kekisruhan kerumanan massa ini dimulai saat Mahfud MD mengizinkan penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta.

"Semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan."

"Disitulah menjadi tafsir ribuan orang (datang) di bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa," terang Emil.

Ridwan Kamil berharap Mahfud MD juga bertanggung jawab atas pernyataannya.

Sebab, pernyataan tersebut seakan mengambil keputusan sendiri tanpa memahami situasi PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Mahfud MD berharap agar masalah ini ditangani secara adil.

"Sehingga ada tafsir seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam Islam, adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, jadi beliau harus bertanggung jawab," ujarya.

Ridwan Kamil berharap agar Mahfud MD juga dimintai klarifikasi, tidak hanya kepalada daerah da Gubernur.

"Tidak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi," ujar Emil.

Selain itu, ia juga mempertanyaan mengapa kerumunan massa yang terjadi di Bandara tidak diusut.

Pasalnya, imbas kerumanan massa di Petamburan dan Bogor, terjadi peristiwa lanjutan lain seperti beberapa pihak kehilangan jabatannya.

Ridwan Kamil mempertanyakan mengapa Bupati Tangerang dan Gubernur Banten juga diperiksa.

"Kenapa peristiwa di Bandara tidak diperiksa? harusnya Bupati (Bupati Tangerang) tempat bandara dan Gubernur (Gubernur Banten) juga mengalami hukum yang sama seperti saya," ujarnya.

Ridwan Kamil menegaskan setiap wargaa negara sama di mata hukum.

"Itu juga pertanyaan, kita negara hukum yang menempatkan kesetaraan sama di mata hukum," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud MD sempat membolehkan simpatisan pimpinan FPI Rizieq Shihab menjemput di Bandara Soekarno-Hatta.

Ia hanya mengingatkan agar penjemputan tersebut harus berlangsung tertib, rukun dan damai.

"Silakan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizieq.Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizieq. Kalau pengikutnya Habib Rizieq pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak," tutur Mahfud pada Senin (9/11/2020) lalu.

Jawaban Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab protes Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan seharusnya Mahfud MD ikut bertanggung jawab atas awal dari semua kekisruhan terkait kerumunan di kasus Habib Rizieq Shihab (HRS).

Menjawab protes tersebut, Mahfud MD menuliskan cuitan balasan di akun Twitternya pada Rabu (17/12/2020)

Mahfud menyatakan dirinya akan bertanggung jawab atas pernyataannya terkait kerumunan usai kepulangan Habib Rizieq Shihab.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang," kata Mahfud.

Mahfud menulis dirinya juga yang mengumumkan Rizieq Shihab boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan.

"Saya jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan." tambah Mahfud dalam cuitannya.

Mahfud MD lalu mengatakan jika diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan dan pengantaran Habib Rizieq Shihab dari bandara sampai ke petamburan.

"Diskresi pemerintah diberikan utk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sdh berjalan tertib sampai HRS benar2 tiba di Petamburan sore," ujarnya.

Mahfud MD menegaskan jika acara pengajian dan pernikahan anak ke-4 Habib Rizieq Shihab yang tidak mendapat diskresi.

"Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," tulisnya.