Breaking News:

Berita Pati

Pemkab Pati dan DPRD Sahkan Perda HIV/AIDS & Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan me

TRIBUN JATENG/MAZKA HAUZAN NAUFAL
Penandatanganan persetujuan bersama dua Raperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Rabu (23/12/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pemerintah Kabupaten Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Rabu (23/12/2020).

Dua Raperda yang disetujui tersebut yakni mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Kedua Raperda tersebut telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Mengenai Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Pati Haryanto menjelaskan, ide dasar dalam penetapan peraturan daerah ini ialah dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

"Serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif," jelas dia.

Haryanto mengatakan, diperlukan peraturan perundang-undangan di daerah yang bertujuan memudahkan pelaksanaan, tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya, serta memuat seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Ditetapkannya Raperda ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan," tandas dia.

Adapun mengenai Raperda tentang penanggulangan HIV/AIDS, Bupati Pati Haryanto mengatakan, ini merupakan upaya mendasar yang perlu dilakukan pemerintah daerah.

Melalui penetapan peraturan daerah ini, ia berharap masyarakat akan terlindungi dan mata rantai penularan HIV dapat diputus.

"Langkahnya melalui surveillance epidemiologi. Kemudian menyebarluaskan informasi pada seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada populasi berisiko," kata dia.

Haryanto menambahkan, langkah selanjutnya yang tercakup dalam Perda ialah melakukan pendidikan perubahan perilaku terhadap orang resiko tertular HIV menjadi perilaku sehat, meningkatkan peran smasyarakat, termasuk Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dalam berbagai upaya penanggulangan, serta menyediakan pelayanan testing HIV, terutama bagi calon pengantin, pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan. (mzk)

Penulis: Mazka Hauzan Naufal
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved