Rapat Paripurna Virtual Pemkab Purbalingga dan DPRD Setujui 4 Raperda

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - DPRD Kabupaten Purbalingga bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menetapkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (23/12).

Penetapan ini dilakukan setelah persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung secara virtual.

Empat Raperda tersebut meliputi Raperda Tentang  Perubahan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Purbalingga, dan Raperda Tentang Penanggulangan Penyakit.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi  yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda, Yanuar Abidin menyampaikan, 4 Raperda tersebut diharapkan akan memberi manfaat bagi kemajuan daerah. 

“Dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab,” ungkapnya, Rabu (23/12/2020) 

Ia menambahkan, manfaat lain, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk Perda Penanggulangan Penyakit, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyakit agar derajat kesehatan masyarakat meningkat. 

Selain itu, dapat meningkatkan kinerja dan memberikan kepastian hukum bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya. 

Dengan telah disetujui dan ditetapkan bersama keempat Paperda menjadi Perda, ia mengajak para stakeholder dapat segera mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Baik melalui kesempatan formal maupun informal.

“Tentunya masing-masing anggota DPRD juga memiliki kesempatan mensosialisasikan Perda tersebut kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing,” katanya.

Kepada kepala perangkat daerah terkait, ia meminta segera menindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaannya, baik peraturan bupati maupun keputusan bupati. Sehingga dapat diaplikasikan di Kabupaten Purbalingga. (aqy)