TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pasca pencoblosan dan perhitungan suara, tidak ada pasangan calon (Paslon) yang mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten Pekalongan

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan Abi Rizal saat dihubungi Tribunjateng.com, Jumat (25/12/2020).

Menurutnya, saat ini KPU tinggal menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK.

"BRPK menjadi salah satu landasan KPU untuk menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih nanti."

"Kini kami tinggal menunggu BRPK turun," kata Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi.

Batas akhir Paslon mengajukan gugatan ke MK yaitu pada tanggal 18 Desember 2020 atau tiga hari setelah diumumkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Ia mengungkapkan, sampai pada tanggal itu, tidak ada paslon yang mengonfirmasi akan mengajukan gugatan ke MK. 

"Jadi dapat dipastikan tidak ada gugatan dari kedua paslon," ungkapnya.

Walaupun demikian, pihaknya tetap harus menunggu BRPK turun. Sebab, BRPK juga menjadi bukti bahwa tidak ada paslon yang mengajukan gugatan ke MK. 

"Kalau menurut tahapan, BRPK akan kami terima maksimal tanggal 24 Januari 2021," ungkapnya.

Kemudian, setelah menerima BRPK dari MK, tahapan selanjutnya yakni KPU menetapkan calon Bupati-Wakil Bupati Pekalongan terpilih.

"Jadwal tahapan, penetapan itu akan dilakukan antara tanggal (20/1/2021) hingga (24/1/2021). Yang jelas setelah BRPK turun langsung penetapan. Maksimal tanggal 24 Januari 2021," imbuhnya. (*)