Breaking News:

Berita Batang

KIARA Sebut Ceceran Batubara di Pesisir Roban Timur Kabupaten Batang Langgar Sejumlah Aturan

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), ikut menanggapi adanya temuan ceceran batubara yang tersangkut di jaring nelayan Roban Timur Kabupate

Tribun Jateng/Budi Susanto
Bongkahan batu bara yang menyangkut di alat tangkap ikan milik nelayan Roban Timur, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Selasa (22/12/2020). 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), ikut menanggapi adanya temuan ceceran batubara yang tersangkut di jaring nelayan Roban Timur Kabupaten Batang. 

KIARA menegaskan adanya batubara di laut berdampak pada berkurangnya kesuburan laut. 

Imbasnya ikan menjadi sedikit dan berpindah ke tempat lain, yang langsung berpengaruh pada pelemahan perekonomian dan kesejahteraan nelayan. 

Dijelaskan Sekjen KIARA Pusat, Susan Herawati, jika terus dibiarkan, kondisi itu akan meracuni perairan, serta menghancurkan keberlanjutan eskosistem laut dan kehidupan masyarakat. 

"Jangan sampai semakin parah, seperti di salah satu PLTU yang terindikasi melakukan pencemaran, di mana di sekitar perairannya ditemukan kandungan logam berat, jauh diatas baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut," paparnya, Jumat (25/12/2020).

Ia menegasakan disengaja atau tidak, ceceran batubara di pesisir Kabupaten Batang, melanggar sejumlah aturan yang sudah ditetapkan. 

"Kalau melihat temuan itu, dan jika ceceran batubara itu dari PLTU Batang, berarti mereka melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 terkait hak masyarakat pesisir untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Serta 
Unclos 1982 Pasal 192, yang menegaskan setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut," ujarnya. 

Adapun kasus nelayan dan pesisir, serta lingkungan hidup di pesisir Kabupaten Batang juga dicatat oleh LBH Semarang dalam rilis pelanggaran HAM akhir tahun 2020.

Kabupaten Batang masuk dalam daftar 24 kota/kabupaten yang terjadi pelanggar HAM di tahun 2020. 

Bahkan LBH menganggap tahun 2020 menjadi tahun kelam bagi penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia. 

Halaman
12
Penulis: budi susanto
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved