Breaking News:

2020 Jadi Masa Paling Kelam Industri Properti

Efek pandemi terhadap penjualan properti masih akan terasa setidaknya hingga 1 atau 2 tahun ke depan.

Editor: Vito
TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO
ilustrasi - Pengunjung mendatangi stan pameran properti yang digelar REI di Paragon Mall Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Real Estat Indonesia (REI), Hari Ganie mengatakan, pandemi covid-19 berdampak pada berkurangnya penjualan sektor properti.

“Kami di sektor perumahan bisa penjualannya terpotong sampai 50-60 persen, sedangkan sektor non-perumahan, apalagi perhotelan itu sampai 95 persen terpotongnya penjualan. Jadi bisa dibilang kami menghadapi masa-masa yang paling kelam-lah yang kita hadapi saat ini,” katanya, dalam dikusi bertajuk 'Membedah Pengaduan Konsumen 2020 YLKI', Jumat (8/1).

Hari memperkirakan efek pandemi terhadap penjualan properti masih akan terasa setidaknya hingga 1 atau 2 tahun ke depan. Meski demikian, REI berharap, regulasi UU Cipta Kerja dapat memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan sektor properti.

“Per hari ini sektor kami ini, sektor perumahan properti sangat terdampak dari awal 2020 sampai hari ini, dan kami perkirakan sampai satu tahun, dua tahun ke depan masih juga terdampak,” ujarnya.

Hari menuturkan, pengaduan konsumen di sektor perumahan sepanjang 2020 sebagian terkait dengan perumahan-perumahan kelas menengah atas dan perumahan skala besar.

Kemudian jenis pengaduannya banyak terkait dengan masalah pembangunan mangkrak, refunds, dan serah terima.

“Ini merupakan satu kelompok yang permasalahannya tidak sederhana. Ini masalahnya terkait banyak hal, termasuk juga terkait dengan regulasi yang saat ini sedang dibenahi oleh pemerintah melalui UU cipta kerja,” ucapnya.

Menurut dia, regulasi sektor properti berkaitan dengan banyak pihak terkait, seperti dengan Kementerian PUPR tentang perumahan dan infrastruktur.

Regulasi tentang peraturan perizinan, tata ruang, pertanahan dari Kementerian ATR/BPN, juga terkait dengan Kementerian Keuangan tentang pajak.

Ia menyebut, yang paling penting dalam pengaturan sektor properti adalah regulasi harus bisa dilaksanakan, dan regulasi sesuai dengan fakta di lapangan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved