Breaking News:

Focus

Babak Baru

Tampaknya, inilah pekerjaan rumah sesungguhnya, di mana pelanggaran protokol kesehatan itu masih terjadi di mana-mana

Penulis: arief novianto | Editor: muslimah
tribunjateng/bram
ARIEF NOVIANTO atau VITO wartawan Tribun Jateng 

Babak Baru

Arief Novianto
Wartawan Tribun Jateng

"Wah susah tenan ki nek ngene terus, suwe-suwe aku iso bangkrut. Nek koyo biyen meneh pas awal covid-19, warungku sepi terus (Wah benar-benar susah ini kalau begini terus, lama-lama saya bisa bangkrut. Kalau seperti dulu lagi di awal covid-19,warung saya sepi terus-Red)," kata satu tetangga saya, pemilik warung nasi kucing di kampung, dalam diskusi ngalor-ngidul di pos ronda kampung, kemarin malam.

Yah, hal itu diungkapkan tetangga saya menanggapi ramainya pemberitaan mengenai langkah pemerintah mengambil kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang meliputi Jawa-Bali yang diberlakukan pada 11-25 Januari. PPKM adalah istilah lain yang digunakan sebagai pengganti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Seperti diketahui, langkah pemerintah lewat kebijakan itu diambil sebagai upaya menekan angka covid-19, di mana penyebarannya masih terus masif terjadi di tengah masyarakat, dengan angka kasus infeksi yang terus mencatatkan rekor baru.

Kemarin, Jumat (8/1), infeksi covid-19 di Indonesia secara nasional mencatat rekor baru dengan 10.617 kasus, sebagai yang tertinggi sejak awal pandemi Maret 2020 lalu. Pada Kamis (7/1), jumlah kasus juga sempat memecah rekor sebelum-sebelumnya, yaitu sebanyak 9.321 kasus.

Meski demikian, kalangan dunia usaha menyayangkan hal itu, seperti tetangga saya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi menyayangkan PPKM Jawa-Bali di tengah sudah mulai menggeliatnya kembali dunia usaha. Menurut dia, kebijakan itu dinilai akan sangat berdampak pada aktivitas para pengusaha. Ia pun khawatir hal itu akan kembali menghambat dan membuat ekonomi mandek lagi.

“Kami berharap ke depan jangan sampai ada lagi kebijakan PSBB (PPKM-Red) semacam ini. Mengingat saat ini kegiatan ekonomi sudah mulai bergeliat kembali, dan sudah banyak juga mitra dagang kami di luar negeri yang sudah mulai bergerak,” ujarnya, kepada Tribun Jateng, Jumat (8/1).

Direktur Eksekutif Apindo, Agung Pambudi menyatakan, dampak ekonomi dari PPKM tentu besar, karena aktivitas ekonomi dibatasi secara ketat. "Secara umum lintas sektor, penurunan pendapatan sudah pasti, bagi perusahaan skala kecil akan banyak yang tumbang. Sementara yang skala menengah juga potensial di ambang bangkrut," ucapnya.

Selain itu, Agung menuturkan, pelaku usaha skala besar kemungkinan masih dapat bertahan. "Hanya sekadar bertahan. Namun, pasti berimplikasi ke tenaga kerja, pekerja non-permanen tidak diperpanjang kontraknya, pekerja tetap akan banyak dirumahkan dan menerima penghasilan tidak penuh," paparnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad memperkirakan, PPKM Jawa-Bali bakal berdampak pada kontraksi ekonomi, karena kedua wilayah memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDB, yakni Jawa mencapai 59 persen, sedangkan Bali 3 persen, sehingga total mencapai 62 persen. Selain itu, kegiatan ekonomi Jawa-Bali juga memiliki multiplier effect ke wilayah lain, baik dalam hal industri, perdagangan, hingga transportasi.

Rasanya, kebijakan PPKM mengawali tahun ini bakal menjadi babak baru bagi Indonesia. Langkah selanjutnya berupa vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat pun diharapkan mampu menjadi angin segar untuk meloloskan diri dari pandemi. Terlebih, MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyebut vaksin dari Sinovac suci dan halal.

Meski demikian, penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini tetap menjadi kunci dari upaya menekan covid-19 menuju babak baru, mengingat penularan terjadi dari interaksi antar-manusia. Tampaknya, inilah pekerjaan rumah sesungguhnya, di mana pelanggaran protokol kesehatan itu masih terjadi di mana-mana, termasuk di sekitar saya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved