Ada Pembatalan Booking, Pelaku Bisnis Hotel Mulai Rasakan Dampak Negatif PPKM Jawa-Bali

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Ruth Novita Lusiani

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dampak negatif kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari sudah mulai dirasakan pelaku bisnis perhotelan di Jateng. Hal itu seperti dialami Hotel Grand Arkenso Parkview Semarang.

Public Relation Hotel Grand Arkenso Parkview, Aii Sotya mengatakan, pihaknya kehilangan potensi pendapatan akibat sejumlah pembatalan, baik tamu menginap maupun agenda pertemuan.

“Dengan adanya penerapan PPKM ini, ada beberapa tamu hotel yang sudah booking memutuskan untuk membatalkan pesanannya. Ada pula yang hendak melakukan pertemuan, memilih untuk melihat situasi ke depan terlebih dahulu,” katanya, kepada Tribun Jateng, Senin (11/1).

Meski demikian, Aii berharap penerapan PPKM ke depan dapat membuahkan hasil kondisi yang lebih baik, sehingga turut mendongkrak pertumbuhan bisnis perhotelan. Saat ini, okupansi di Hotel Grand Arkenso Parkview masih berkisar di angka 15-20 persen.

Menyambut penerapan PPKM, Hotel Grand Arkenso Parkview terus mengetatkan pelaksanaan protokol kesehatan, di antaranya istem touchless di area lift hotel, pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area hotel, penyediaan sarana untuk cuci tangan atau hand sanitizer, penyemprotan dengan disinfektan, dan pengurangan kapasitas tamu hotel saat di area restoran.

"Kalau biasanya di area restoran itu kami memberikan tanda silang saja sebagai langkah untuk menjaga jarak tamu hotel, saat ini kami mengubahnya dengan mengambil ketersediaan kursi, agar benar-benar dapat mencegah kerumunan, dan menerapkan jaga jarak di antara tamu hotel,” paparnya.

Stimulus

Adapun, kebijakan PPKM mendorong pelaku bisnis perhotelan kembali mengharapkan pemberian stimulus dari pemerintah. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jateng (PHRI Jateng), Bambang Mintosih mengatakan, pada prinsipnya PHRI mendukung kebijakan itu.

Namun, menurut dia, dibutuhkan stimulus dari pemerintah agar pelaku bisnis dapat bertahan dalam situasi sulit, dengan terjadinya penurunan aktivitas bisnis. Hal itu antara lain berupa keringanan pajak untuk bulan ini.

“Siap tidak siap kami harus siap, karena ini sudah menjadi sebuah keputusan. Ketika diberlakukannya PPKM ini, kami pun juga berharap ada pemberian stimulus susulan oleh pemerintah untuk mendukung sektor usaha kami ini, agar kami dapat berjalan beriringan,” paparnya.

Terkait dengan kondisi bisnis perhotelan saat ini, Benk, sapaannya, menuturkan okupansi perhotelan di Jateng masih berada di angka 15-20 persen. Kondisi okupansi itu dinilai masih belum stabil.

“Memang untuk tren okupansi di setiap awal tahun itu mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Tetapi dengan adanya penerapan PPKM ini, saya rasa hal ini juga akan berdampak pada okupansi perhotelan (menekan pergerakan aktivitas wisata-Red),” ujarnya.

Benk mengaku telah mengimbau para pelaku bisnis perhotelan untuk selalu meningkatkan inovasi layanan kepada konsumen, di antaranya dengan menggencarkan layanan pesan-antar, memberikan jaminan layanan yang aman dan nyaman bagi konsumen, serta peningkatan protokol kesehatan di lingkungan hotel.

Setelah PPKM selesai, Benk pun mengharapkan pemerintah dapat kembali mempromosikan sektor pariwisata agar dapat tumbuh kembali. Selain itu, ia juga mengharapkan semua lapisan masyarakat dapat saling bersinergi agar kondisi dapat pulih kembali.

“Meski kondisi saat ini masih lesu, kami sangat optimistis nantinya setelah adanya vaksin covid-19, kondisi akan perlahan-lahan membaik, dan okupansi juga akan mengalami peningkatan. Kami yakin ketika kondisi sudah membaik, sektor pariwisata akan menjadi sektor yang pertama pulih,” ucapnya. (*)