3 Tempat Usaha di Kota Semarang Disegel Satpol PP Karena Langgar Jam Operasional PPKM

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Tiga tempat usaha disegel oleh petugas Satpol PP Kota Semarang saat melakukan operasi pada hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Senin (11/1/2021) malam.

Tiga tempat usaha tersebut yaitu mini market di Jalan Tlogosari Raya, games online center di Jalan Gajah Raya, dan percetakan di Jalan Gayah Raya.

Tiga tempat tersebut melanggar batas operasional melebihi pukul 21.00.

Petugas Satpol PP Kota Semarang langsung memberi tanda garis polisi dan menempel stiker bertuliskan penutupan sementara tempat usaha tersebut.

Baca juga: Nikita Mirzani Tak Percaya Ramalan Mbak You Soal Pesawat Jatuh: Ngeramal Gue Aja Salah Melulu

Baca juga: Melaney Ricardo Setuju Artis Harus Pakai Masker saat Live di TV Buka Hanya Face Shield

Baca juga: Belum Setahun Gabung, Afiqah Diluluskan dari JKT48: Maaf Aku Tak Bisa Penuhi Ekspektasi Kalian

Baca juga: Viral Video Mobil Dinas Camat Digunakan untuk Angkut Kayu, Sudah Temui Bupati

Seorang karyawan minimarket, Tika mengaku kaget saat didatangi petugas Satpol PP. Saat petugas datang, tokonya memang masih beroperasi. Petugas langsung meminta karyawan toko untuk segera menutup.

Dia mengaku tidak mengetahui aturan bahwa jam buka tempat usaha maksimal pukul 21.00.

Pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan terkait aturan tersebut.

Dia dan karyawan lainnya pun hanya bisa pasrah saat dilakukan penyegelan.

"Biasanya dapat pemberitahuan, tapi ini tidak sama sekali. Kami kaget. Kalau ditutup seperti ini bagaimana," ujarnya.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto menyampaikan, Satpol hanya melaksanakan Perwal Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Semarang. Dalam aturan tersebut, pusat perbelanjaan atau mall tutup maksimal pukul 19.00, sedangkan pertokoan, restoran, kafe, dan pedagang kaki lima (PKL) tutup maksimal pukul 21.00.

Pada hari pertama pemberlakukan PPKM, Satpol PP Kota Semarang bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah menyisir tempat usaha mulai dari pusat perbelanjaan, pertokoan, restoran, kafe, dan PKL. Tim gabungan menyisir ke sejumlah titik mulai dari Mako Satpol PP Kota Semarang berkeliling mengecek pusat perbelanjaan. Kemudian, petugas melanjutkan penyisiran ke wilayah Pedurungan.

"Kami sisir semua. Kami target awal di zona merah tinggi. Kami masuk ke Peudurngan. Ada beberapa tempat yang kami segel. Kaki tidak mentolerir lagi karena sebenarnya pembatasan sudah diberlakukan sejak PKM tahap satu," tegas Fajar usai operasi penindakan.

Dia memberi waktu bagi tempat usaha yang terpaksa harus disegel untuk datang ke kantor Satpol PP Kota Semarang pada Selasa (12/1/2020). Pihaknya akan memberi surat pernyataan kepada mereka agar ke depan dapat menutup usahanya sesuai perwal yang berlaku.

Jika tempat usaha tersebut kembali melanggar, dia tak segan untuk melaporkan kepada Wali Kota Semarang dan dinas terkait.

"Kalau melanggar lagi, bisa kami lakukan penutupan seterusnya. Kami sampaikan ke dinas terkait dan wali kota," tandasnya.

Berdasarkan pemantauan, seluruh pusat perbelanjaan di Kota Semarang sudah mematuhi aturan perwal.

Hanya saja, kata Fajar, beberapa pertokoan dan PKL masih ada yang melanggar jam batas PPKM.

Sementara, tempat hiburan tidak akan lepas dari pemantauan. Petugas Satpol PP akan masuk ke semua tempat karaoke untuk memastikan mereka mematuhi perwal.

Selain menyisir tempat usaha, petugas gabungan juga melakukan operasi penegakan protokol kesehatan di Jalan Tlogosari Raya.

Petugas menjumpai 87 orang tidak menggunakan masker. Mereka harus mendapat hukuman fisik berupa push up.

"Banyak yang melanggar masker, itu jadi keprihatinan kami. Mayoritas anak-anak muda. Operasi ke depan, kami akan menggandeng Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test bagi pelanggar protokol kesehatan," tuturnya.

Senada, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purwono mengaku prihatin masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan abai terhadap peraturan batas operasional bagi pelaku usaha.

Menurutnya, pertokoan tidak mematuhi aturan memiliki alasan yakni untuk mendapatkan uang.

Namun, pihaknya tidak dapat membiarkan hal tersebut lantaran penularan Covid-19 harus dicegah.

"Sekarang, semua toko dan tempat hiburan harus tutup pukul 21.00. Itu salah satu cara untuk mengurangi penyebaran Covid-19," paparnya.

Dia menyebutkan, ada 23 kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM. Semua daerah melakukan hal yang serupa mulai 11-25 Januari yakni operasi gabungan untuk menekan penyebaran Covid-19. (eyf)