Breaking News:

Berita Kudus

Kasus Korupsi Tamzil Inkrah, Hartopo Segera Dilantik Jadi Bupati Kudus

Kasus korupsi yang menjerat Muhammad Tamzil, Bupati Kudus non aktif telah memiiki kekuatan hukum tetap

IST
Plt Bupati Kudus HM Hartopo 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  ‎Kasus korupsi yang menjerat Muhammad Tamzil, Bupati Kudus non aktif telah memiiki kekuatan hukum tetap.

Mahkaman Agung (MA) telah menyatakan Muhammad Tamzil terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi pada 17 Desember 2020.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kudus, Agus Budi Satriyo menjelaskan, telah menerima kutipan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) nomor 4563K/Pid.Sus/2020 atas nama terdakwa Muhammad Tamzil pada tanggal 8 Januari 2021.

"Kami diberitahu hari Rabu kemarin, kemudian hari Jumat minggu lalu ‎saya mendapatkan kutipan salinan putusan," ujar dia, saat ditemui hari Selasa (12/1/2021) kemarin.

Kemudian ‎pihaknya mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait perkembangan proses hukum yang telah inkrah.

‎Surat tersebut telah dikirimkan ke Pemprov Jateng pada hari Senin (11/1/2021) kemarin, untuk selanjutnya penetapan jabatan definitif.

"Sudah kami kirimkan ke Gubernur Jateng kemarin. Sedangkan terkait pelantikan definitif menunggu dari Kemendagri," ujar dia.

Pihaknya tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelantikan HM Hartopo resmi menjadi Bupati Kudus.

"Nah itu prosesnya berapa lama kami belum tahu," ujar dia.

Menurut kabar, sejumlah barang M Tamzil yang masih ada di lingkungan Pemkab Kudus juga sudah dibawa pulang.

"Saya dengar selentingan kabar dua minggu lalu ‎barang-barang sudah diambil. Tapi saya juga kurang tahu pastinya," ujar dia.

Sedangkan untuk penentuan Wakil Bupati Kudus, mengikuti undang-undang Pilkada yang melalui persetujuan DPRD Kudus.

"‎Untuk pengajuan wakil nanti persetujuannya melalui DPRD," ujarnya. 

Diketaui, M Tamzil dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018 yang diusung PKB, PPP, dan Hanura.

Kemudian pada tahun 2019, Tamzil terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan jual beli jabatan. (raf)

Penulis: raka f pujangga
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved