Breaking News:

Berita Karanganyar

Realisasi Tagihan Pajak 2020 di Karanganyar Mencapai Rp 26,7 Miliar

Realisasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Karanganyar pada 2020 mencapai Rp 26,7 miliar

TribunJateng.com/Agus Iswadi
Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menyerahkan SPPT PBB kepada perwakilan wajib pajak di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (13/1/2021). 

TRIBUNJATENG.COM,KARANGANYAR - Realisasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Karanganyar pada 2020 mencapai Rp 26,7 miliar. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kurniadi Maulato menyampaikan, ada kenaikan sekitar Rp 200 juta dari target yang ditetapkan yakni Rp 26,5 miliar.

Target PBB tersebut sudah disesuaikan dengan target rasionalisasi karena refocusing dampak adanya pandemi virus Covid-19. 

Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada 2021 ada kenaikan sejumlah 9.118 lembar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun sebelumnya tercetak sejumlah 439.813 lembar. Sehingga total SPPT pada tahun ini sejumlah 448.931 lembar.

"Bidang pendapatan berusaha maksimal untuk mencapai target (PBB), ada kelebihan Rp 200 juta dari target. Sampai Desember 2020, kita mampu mencapai Rp 26,7 miliar," katanya saat acara penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2021 dan launching SIPP Pakde dan Qris di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (13/1/2021). 

Dia menjelaskan, dalam rangka menjawab tantangan di tengah kondisi pandemi virus Covid-19, BKD berupaya tetap memberikan pelayanan prima dari sektor perpajakan daerah.

Kurniadi menuturkan, telah membuat inovasi pelayanan pajak daerah dengan melaunching SIIP Pakde (Situs Portal Pelayanan Pajak Daerah). 

Ada 11 pelayanan yang dapat dimanfaatkan para wajib pajak. Di antaranya, DPH online, pelayanan PBB, pembayaran pajak daerah, cek NOP, e-BPHTB, dashboard pajak daerah dan lainnya.

Selain itu juga dilakukan launching aplikasi Qris yang dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak. 

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menambahkan, layanan SIIP Pakde dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengecek pembayaran pajak.

Mengingat sebelumnya, ada beberapa warga yang mengeluhkan, telah membayar pajak tapi setelah dicek ternyata belum lunas. 

"Ini memudahkan sistem pembayaran. Supaya semuanya ada kepastian dan tidak ada yang komplain. Merasa sudah bayar dititipkan siapa, sekarang sudah bisa dilihat datanya.

Ini juga bisa mengurangi kebocoran. Serta bisa mereview data termasuk luasan tanah. Karena data sertifikat (tanah) dengan SPPT tidak sinkron juga mengundang pertanyaan saat digunakan. Bisa saja digunakan untuk pinjaman dan lainnya," imbuhnya. (Ais)

Penulis: Agus Iswadi
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved