Pengembangan Pusat Grosir Kebondalem Purwokerto Masih Terganjal Sengketa Lahan

Sebelum Pemkab mengajukan gugatan terhadap PT GCG, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan eksekusi nomor 14/BA.pdt.Eks/2010/PN.pwt  jo No. 46/Pdt.G/2007/PN.pwt  Jo. no 88/Pdt/2008/PT.Smg Jo No 2443 K/Pdt/2008 jo No 530 PK/Pdt/2011.

Atas dasar keputusan tersebut kemudian terjadi kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2016, sebagai wujud pelaksanaan atas putusan eksekusi.

Kesepakatan bersama inilah yang kemudian oleh Pemkab Banyumas kemudian dianggap mengandung kekhilafan sehingga muncul gugatan kembali.  

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa pembayaran denda tahap 1 sebesar Rp 10,5 miliar adalah benar dan sah. 

Terkait materi gugatan yang menyangkut luas objek sengketa dimana dalam kesepakatan bersama seluas 20.637 meter persegi.

Namun berdasarkan bukti surat bertanda P7 dan keterangan saksi, luas lahan adalah 22.652 meter persegi dan adanya perbedaan luas tanah ini yang menjadi salah satu dasar gugatan.

Majelis hakim berpendapat, perbedaan luas tanah objek sengketa bisa diatasi dengan merujuk pada luas tanah yang tertera dalam amar putusan kasasi.

"Adanya kekhilafan terkait luas tanah objek eksekusi bukan menjadi alasan untuk menyatakan pembatalan kesepakatan bersama tanggal 8 Desember 2016.

Kesepakatan bersama pada dasarnya lebih menguntungkan pihak penggugat, sebaliknya jika dibatalkan maka jumlah uang yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat justru akan lebih besar," ujar
Kuasa Hukum PT GCG, Agoes Djatmiko.

Sehingga majelis dalam putusannya menyatakan penggugat tidak bisa membuktikan adanya kekhilafan yang merugikan penggugat yang bisa dijadikan dasar pembatalan kesepakatan.