YUNI SRAGEN, 100 Hari Kerja Sragen, Prioritaskan Mengubah Stigma Negatif Gunung Kemukus

Wabup Dedy mengatakan tidak hanya merubah citra, namun  juga akan merubah kehidupan masyarakat sekitar. Dalam hal ini pihaknya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di sekitar Gunung Kemukus.

"Sehingga tidak hanya adanya kemauan pemerintah tapi juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk mendukung proyek besar yang sudah kita gagas sejak lama," kata Dedy.

Dedy melanjutkan komentar masyarakat hingga saat ini menyambut baik, sepanjang masyarakat sekitar dilibatkan dalam pada kegiatan pariwisata yang akan diperbarui.

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Sragen Zubadi menyampaikan Kabupaten Sragen pada 2021 akan sesuai dengan visi misi bupati. Yakni penataan kota hingga peningkatan sumber daya manusia.

Yuni mengatakan dari dulu hingga sekarang tidak ada perubahan yang signifikan di Kabupaten Sragen. Sehingga pada periode keduanya ini pihaknya akan membuat Sragen lebih nyaman untuk di huni.

Selain itu ada nilai jual yang dapat dinikmati oleh para pengendara jalan. Adanya tol membuat pengendara yang melintas tidak akan mampir apabila tidak ada yang berkesan di Sragen.

"Sekarang masuk Sragen lalu keluar nggak ada kesannya, tidak berbekas. Apalagi jalur tol sudah ada orang mau belok ke Sragen juga mau lihat apa? dulu waktu belum ada tol, Sragen masih dilewati untuk transit mencoba kuliner. Sehingga memang harus dikemas semakin baik," katanya.

Penataan kota dimulai dari menata Alun-alun Sasono Langen Putro, merevitalisasi Pasar Kota hingga Pasar Joko Tingkir. Kedua pasar ini diharapkan menjadi bisnis baru yang representatif. Ditambah adanya dua exit tol di Sragen.

Sistem Keuangan

Baiknya penyelenggaraan di sebuah pemerintahan salah satu diantaranya harus disupport dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Sistem keuangan Kabupaten Sragen terhitung sangat baik. Bahkan Sragen mendapatkan lima kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Sragen sudah lima kali WTP, salah satu indikator kita sudah mengelola keuangan dengan baik. Jadi kita mengelola uang sudah by sistem, baik dari pendapatan maupuan belanja. Disupport oleh sistem non tunai," kata Kepala BPKPD Sragen Dwiyanto.

Sistem non tunai sendiri dikatakannya telah berjalan tiga tahun terakhir. Bahkan mulai tahun ini, belanja di tingkat desa seluruhnya menggunakan sistem non tunai.

Sistem non tunai di tingkat desa ini kalo pertama yang sudah berjalan di Indonesia. Sementara kabupaten/kota yang lain masih dalam proses dan menuju hal tersebut.

"Salah satu strategi agar pengaturan keuangan lebih baik, transparan akuntabel terkontrol oleh pimpinan. Kedepan sistem ini akan semakin baik, apalagi sekarang dari Kemendagri sudah ada sistem baru semoga kedepan lebih baik lagi," kata Dwi.