Sejumlah Pihak Desak Menkumham Copot Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Liberty Sitinjak

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Desakan agar Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Liberty Sitinjak dicopot dari jabatannya makin menguat.

Sejumlah pihak bersuara lantang agar Menkumham, Yasona Laoly segera mencopot Liberty Sitinjak dari jabatannya sebagai Kakanwil Kemenkumham DKI. 

Hal itu dikemukakan Koordinator Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepma), Albar dan Pemerhati Kebijakan Publik, Dr Trubus Rahardiansyah.

Saat ditemui di Solo, Albar, mengemukakan Liberty Sitinjak sudah sepatutnya dicopot dari jabatannya karena tidak dapat membenahi tata kelola Rutan dan Lapas yang ada di wilayah DKI.

Mengingat, cukup banyak praktik-praktik peredaran narkoba dikendalikan narapidana (Napi) yang menghuni di Rutan Salemba maupun di Rutan Cipinang.

"Hal itu menunjukkan ketidakberesan tata kelola di dalam Lembaga Pemasyarakatan di DKI. Bukan hanya Karutan atau Kalapas yang dicopot, namun Kakanwil Kemenkumham DKI juga harus bertanggung jawab," ucapnya ketika di Solo, Jumat (22/1/2021).

Aktivis pergerakan yang juga Korlap Gepma itu mengatakan bersama kawan-kawannya akan terus turun ke jalan jika tuntutan tersebut tidak terealisasi dalam waktu dekat. 

Setelah aksi di depan Kemenkumham yang berlangsung pada Rabu (20/1/2021) lalu dengan beberapa poin tuntutan, termasuk mendesak Liberty Sitinjak dicopot dari jabatannya sebagai Kakanwil Kemenkumham DKI.

"Kami akan aksi lagi dengan tuntutan yang sama. Semoga apa yang kami lakukan ini didengar oleh Menkumham, Yasona Laoly dan segera melakukan tindakan tegas," tandasnya.

Sementara itu, Trubus Rahardiansyah menjelaskan, akar permasalahan dalam tata kelola manajemen dalam Rutan dan Lapas sudah mendarah daging.

Berbagai peristiwa seperti narapidana membuat pabrik ekstasi di Rutan Salemba, adanya bilik penjara di Rutan Cipinang dapat dijadikan transaksi jual beli sabu-sabu (SS) atau yang dikenal dengan sebutan apotik narkoba hingga peredaran narkoba di luar yang dikendalikan napi penghuni Lapas Cipinang. 

Berbagai kejadian yang terus menerus mencoreng lembaga pemasyarakatan itu, lanjut Pemerhati Kebijakan Publik tersebut, sepertinya tidak pernah ada penyelesaian secara tuntas.

Dosen FH Universitas Trisakti Jakarta itu menguraikan, berbagai kejadian yang muncul tersebut terjadi secara sistemik, sehingga sangat mendadak harus dilakukan perbaikan sistem. Ini bagian dari reformasi juga, termasuk pencopotan itu (Kakanwilkumham DKI Jakarta) harus segera dilakukan.

"Manajerial tata kelola dari Kakanwil itu sendiri menurut saya memang kondisinya cukup rawan," ungkapnya. (*)