Respons Menteri Nadiem Makarim Soal 46 Siswi Non Muslim SMKN Dipaksa Pakai Jilbab

TRIBUNJATENG.COM, PADANG - Kasus siswi nonmuslim SMKN 2 Padang dipaksa memakai jilbab berbuntut panjang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menanggapi polemik siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang diminta memakai jilbab.

Kata dia, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengambil tindakan tegas terkait kasus intoleransi di SMKN 2 Padang.

• Permintaan Maaf Pembuang Telur Ayam Setelah Aksinya Viral: Saya Kecewa, Mohon Maaf

• Drama Susanto Pura-pura Kejar Perampok Bos SPBU Semarang, Kok Kecepatan Motor Pelan?

• Harga Emas Antam di Semarang Hari ini, Mengalami Penurunan Rp 3.000 

• Wanita Perawat Lansia Terbukti Kejam, Kliennya Meninggal Psikis Tertekan

"Saya meminta kepada pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak terbukti terlibat termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan," ujar Nadiem dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya @nadiemmakarim, Minggu (24/1/2021).

Siap Dipecat

Merespon hal tersebut, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Rusmadi menerangkan dirinya hanya menerima dan mengadopsi aturan yang ada sebelumnya.

Seperti yang dikatakan Mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, lanjutnya, aturan itu mulai berlaku 2005 silam.

"Sampai saat sekarang tidak ada perubahan, jadi kita hanya meneruskan apa yang ada," terang Rusmadi, Senin (25/1/2021).

Rusmadi melanjutkan, jika Mendikbud menemukan kesalahan dalam aturan yang dibuat, maka ia siap menerima konsekuensi.

"Saya siap dipecat kalau memang kami salah, tapi lihat ke lapangan dulu, apa yang sudah kami lakukan," ujar Rusmadi.

Rusmadi menyampaikan, dari awal-awal masuk sekolah, ia sudah mengingatkan seluruh guru dan pegawai agar tidak memaksakan pakaian berjilbab terhadap pelajar non-muslim.

"Biarkan saja, kalau dia mau pakaiannya sama dengan teman-teman lain, silakan, tidak mau, jangan dipaksa."

"Ini sudah diantisipasi dari awal, ternyata dalam perjalanan ada penanganan, kita tidak tahu sampai timbul gejolak," ucap Rusmadi.

Ia tidak menyangka ada salah interpretasi dari pernyataan salah seorang wakil kepala sekolah yang menjadi viral.

Rusmadi mengatakan, pernyataan wakil kepala sekolah yang viral, bukan aturan mewajibkan siswi non muslim mengenakan pakaian berjilbab.