Dana Bantuan Disunat, Komunitas Seni Kecewa Terhadap PAMMI Kudus

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Sejumlah komunitas mengeluhkan pembagian bantuan dana sebesar Rp 12 juta bagi pekerja seni‎ yang tidak merata.

Bahkan, kata dia, terdapat sejumlah komunitas seni yang tidak memperoleh bagian dari bantuan dana tersebut.

Perwakilan Komunitas Vokal Kudus (Voku), ‎Irma Glow mengatakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus menyerahkan anggaran bantuan itu melalui Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Kudus.

Namun setelah dibagikan pada tanggal 17 Januari 2021, masing-masing komunitas hanya menerima Rp 500 ribu.

Padahal, yang tergabung di dalam PAMMI ada sebanyak 12 komunitas‎. Sehingga setiap komunitas seharusnya memperoleh Rp 1 juta.

"Tapi kenyataannya bantuan untuk pekerja seni malah dipotong. Sudah dipotong Rp 500 ribu, bahkan ada komunitas sound dan syuting belum dapat," jelas dia, Sabtu (30/1/2021).

Dia berharap, Disbudpar Kudus dapat menegur PAMMI yang dinilai lalai dalam menyerahkan bantuan bagi pekerja seni tersebut.

Pihaknya juga mendatangi kantor Disbudpar Kudus untuk menyelesaikan persoalan tersebut pada hari Jumat (29/1/2021) kemarin.

‎"Kami datang ke dinas itu tujuannya agar PAMMI itu ditegur," ujar dia.

Menurutnya, selama masa pandemi berlangsung PAMMI Kudus tidak pernah melakukan gerakan untuk memperhatikan komunitas di dalamnya.

"PAMMI Kudus‎ tidak pernah melakukan gerakan apapun untuk pekerja seni di bawah naungannya," jelas dia.

Namun, saat ada bantuan untuk pekerja seni di Kabupaten Kudus justru melakukan pemangkasan sesuka hati.

"Giliran ada donasi bantuan, seenaknya membagikan dengan porsi yang tidak pas," ujar dia.

Bahkan, informasinya sebagian bantuan donasi itu dipakai PAMMI untuk menalangi kegiatan-kegiatannya.

"Uang bantuan itu malah dibuat untuk menala‎ngi kegiatannya PAMMI," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Kudus, Bergas C Penanggungan menceritakan, telah menerima kedatangan sejumlah komunitas dan berharap mereka tetap kompak.

"Saya mengharapkan untuk tetap kompak," ujar dia.

Terkait persoalan pembagian anggaran yang tidak merata, hal tersebut di luar kewenangannya.

"Kalau itu urusan rumah tangga. Kembali kepaa organisasi sebagai wadah," jelas dia. (raf)