TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program Kartu Prakerja dilanjutkan di tahun 2021 ini. Alokasi dari APBN untuk Kartu Prakerja meningkat 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Pendaftaran kartu Prakerja gelombang 12 segera dibuka pendaftarannya.
Masyarakat dan netizen bertanya-tanya kapan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12 dibuka. Dan sudah beredar secara berantai di grup WA maupun medsos lain, adanya link cara mendaftar kartu prakerja. Namun setelah dibuka, ternyata Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja belum memberikan tanggal pasti pendaftarannya.
PMO belum memberikan tanggal pasti pembukaan gelombang 12 ini. Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menuturkan pembukaan gelombang 12 masih menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja (KCK).
"Pembukaan gelombang 12 akan saya kabari begitu sudah ada keputusan dari KCK. Pokoknya begitu ada kabar saya pasti segera sampaikan," kata Louisa Tuhatu, 26 Januari silam. Dan hingga Minggu (31/1) pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 belum juga dibuka.
Kartu Prakerja adalah program bantuan diprioritaskan bagi pekerja terdampak pandemi. Tahun 2020 di Jateng terdapat 507.341 orang penerima manfaat Kartu Prakerja. Sedangkan di Indonesia terdapat 5,6 juta orang, dari total pendaftar 43 juta orang.
Berdasar data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 81,24 persen insentif dari kartu prakerja digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, untuk ditabung sebanyak 33,31 persen, modal usaha 23,47 persen, membayar utang 11,23 persen dan sisanya untuk keperluan lain-lain.
Temuan lain, menunjukkan 66,47 persen penerima program ini statusnya masih bekerja. Sedangkan penerima dengan status pengangguran hanya 22,24 persen dan sisanya 11,29 persen diisi bukan termasuk angkatan kerja.
Kepala BPS Pusat, Suhariyanto menjelaskan, dari 66,47 persen berstatus masih bekerja, lantaran 36 persen dari pekerja tersebut jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam sepekan. Artinya meski mereka bekerja, jumlah kerjanya kurang dari 35 jam sehingga mereka tergolong pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran.
"Jangan dibayangkan bahwa mereka (yang status bekerja) pendapatannya cukup. Karena dalam kelompok yang bekerja 63 persennya bekerja penuh, sisanya 36 persen tidak penuh," ujar Suhariyanto dalam acara survey BPS membahas tentang kartu prakerja yang ditayangkan secara virtual akhir tahun 2020.
Fakta lainnya, sebanyak 48,70 persen responden beralasan mendaftar program kartu prakerja untuk meningkatkan keterampilan kerja atau skil. Sisanya 27,73 persen menginginkan untuk mendapatkan uang saku atau insentif, kemudian 12,98 persen coba-coba atau ikut teman dan 5,01 persen mengisi waktu luang,
Penerima Kartu Prakerja berasal dari 34 provinsi se-Indonesia, dengan penerima terbanyak ada di Jawa Barat (16 persen), disusul DKI Jakarta (10 persen), dan Jawa Timur (9,8 persen) serta Jawa Tengah (7,83 persen). Sedangkan provinsi dengan penerima paling sedikit adalah Papua Barat (0,08 persen), disusul Gorontalo (0,37 persen), dan Papua (0,46 persen).
Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2020 yang dilansir BPS menunjukkan bahwa mayoritas 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan program tersebut meningkatkan keterampilan kerja mereka.
Suhariyanto juga mengungkapkan sejumlah temuan menarik tentang Program Kartu Prakerja dalam Sakernas tersebut. Pertama, mayoritas penerima Kartu Prakerja adalah laki-laki (58 persen), tinggal di perkotaan (76 persen), kelompok umur 25-59 mendominasi dengan (62 persen)
Sejak digulirkan 11 April 2020, Program Kartu Prakerja menarik minat 43 juta pendaftar dan telah menerima 5,6 juta orang peserta. Mempertimbangkan animo masyarakat yang tinggi dan hasil yang cukup memuaskan di tahun 2020, Program Kartu Prakerja akan terus dilanjutkan pada tahun 2021.
Tunggu Regulasi Pusat
Sampai sejauh ini pemerintah pusat belum mengetok palu, kapan program prakerja gelombang 12 akan dibuka. Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan masih menunggu regulasi dari pusat. Pihaknya belum berani memberikan banyak tanggapan terkait program prakerja gelombang 12.
"Kami masih menunggu regulasi dari pusat. Termasuk kapan akan dimulai, itu keputusan dari Kemenko PMK. Kami hanya mengikuti saja," tegasnya.
Sakina pun tidak tahu menahu mengenai proses seleksi peserta penerima manfaat program prakerja. Sebab, proses seleksi ada di ranah Manajemen Pelaksana Program (PMO) Prakerja. "Yang menyeleksi PMO Prakerja. Kami hanya menyediakan data," jawabnya singkat.
Validasi Data
Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid, mengatakan banyak evaluasi yang harus dilakukan pemerintah pusat terkait program prakerja. Sebab, beberapa temannya sesama anggota Dewan terpilih menjadi penerima manfaat program prakerja.
"Tahun kemarin ada beberapa anggota dewan yang tiba-tiba mendapatkan email bahwa yang bersangkutan lolos dalam seleksi program prakerja. Padahal mereka tidak pernah mendaftar. Ini sebuah harus dievaluasi apabila program itu tetap dilanjutkan," kata anggota dewan dari fraksi PKB ini.
Ia melanjutkan, tak ingin ada penerima manfaat program prakerja salah sasaran. Sebab, program ini untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun penghasilan selama pandemi Covid-19.
"Program prakerja itu sebagai salah satu formulasi kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun penghasilan selama pandemi. Maka dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan keahlian untuk dimanfaatkan sebagai modal membuka usaha. Selain diberikan pula bantuan uang tunai tiap bulan selama empat kali," ujarnya.
Abdul menilai, pelatihan virtual yang dilakukan oleh pemerintah juga kurang efektif. Sebab, tidak semua masyarakat mudah memahami pelatihan hanya berdasarkan video maupun gambar.
"Lakukan pelatihan secara tatap muka menurut saya tidak masalah. Asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Karena saya analisis tidak banyak yang paham jika pelatihan dilakukan secara virtual," tuturnya.
Pihaknya juga ingin PMO Prakerja menggandeng badan sertifikasi profesi. Sehingga ketika sudah melakukan pelatihan, peserta prakerja bisa mendapatkan sertifikat yang membuktikan bahwa orang tersebut sudah memiliki jaminan profesi.
Data validasi yang digunakan pemerintah juga dirasa Abdul masih tumpang tindih. Banyak di antara penerima program prakerja juga mendapatkan program bantuan lain.
"Validasi data harus tepat. Bisa dilihat dari data BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang dirumahkan atau PHK akibat pandemi. Untuk pelaku UMKM mungkin datanya bisa diambil dari perbankan yang menyalurkan modal. Sehingga tidak double. Tapi kalaupun pekerja tersebut memiliki usaha, ikut menerima program bantuan UMKM juga tidak masalah," imbuhnya.
Ia meminta ada perbaikan-perbaikan yang harusnya dilakukan pemerintah sebelum program prakerja gelombang 12 digulirkan. "Harus dievaluasi dulu datanya. Jangan sampai salah sasaran lagi. Karena di tahun 2021 ini anggaran untuk prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 triliun," pungkasnya. (tim)
lihat foto
