Biodata Moeldoko yang Dituding Terlibat Gerakan Kudeta AHY dari Ketum Demokrat

TRIBUNJATENG.COM- Biodata Moeldoko.

Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Nama Moeldoko kini menjadi perbincangan hangat lantaran dituding terlibat gerakan kudeta AHY.

Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 8 Juli 1957.

Dia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

Ia adalah KSAD tersingkat dalam sejarah militer di Indonesia seiring pengangkatan dirinya sebagai panglima.

Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 Agustus 2013 menyetujui jenderal asal Kediri tersebut sebagai Panglima TNI baru pengganti Laksamana Agus Suhartono.

2. Jejak karir

Moeldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa.

Selama karier militernya, Moeldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya.

Kemudian Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.

Operasi militer yang pernah diikuti antara lain Operasi Seroja Timor-Timur tahun 1984 dan Konga Garuda XI/A tahun 1995.

Ia juga pernah mendapat penugasan di Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura dan Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992), Amerika Serikat, dan Kanada.

Pada 15 Januari 2014, Moeldoko meraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, dengan desertasinya berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)". Ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan.

3. Terjun ke politik

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis.

Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016.

Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Karier politiknya kini merambah kabinet dan masuk Istana Kepresidenan.

Pada Rabu (17/1/2018), Moeldoko ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

4. Dekat dengan SBY

Saat SBY menjabat Presiden RI, Moeldoko diangkat jadi Panglima TNI.

Bahkan, Moeldoko kala itu mengusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat anugerah Jenderal Besar.

Hal ini, menurutnya, bisa dilihat atas semangat Presiden SBY untuk membangun kekuatan TNI yang handal.

Dia tegaskan, tidak salah penghargaan jenderal besar diberikan kepada Presiden SBY.

Apalagi, selama Periode kepemimpinan SBY sebagai Presiden, TNI bisa meningkatkan kemampuan dan banyak mencapai kemajuan.

Berikut perjalanan karier Moeldoko dikutip dari Litbang Kompas:

PENDIDIKAN:

Umum:
- Akabri ( 1981 )

Khusus :
- Susarcab
- Suslapa Inf
- Seskoad
- Sesko TNI
- Susdanrem
- Susstrat Perang Semesta
- Lemhanas RI

PERJALANAN KARIER :

TNI
Jabatan:
- Danton 1A Yonif Linud 700/BS
- Danki-A Yonif Linud 700/BS
- Kasi-2/Ops Yonif Linud 700/BS
- Pasi Ops Dim 14-08/BS
- Kasi 2/Brigif-1 PIK/JS Dam Jaya
- Wadanyonif 202/TM Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya
- Danyonif 202/JY Brigif -1 PIK/JS Dam Jaya
- Dandim 0501/JP BS Dam Jaya
- Sespri Wakasad
- Pabandya-3/Ops/ PB- V/Sopsad
- Danbrigif-1 PIK/JS Dam Jaya
- Asops Kasdam VI/TPR
- Dirbindiklat Pussenif
- Danrindam VI/TPR
- Danrem 141/TP Dam VII/WRB
- Pati Ahli KSAD Bidang Ekonomi
- Dirdok Kodiklat TNI AD Kasdam Jaya
- Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad
- Panglima Kodam XII/Tanjungpura
- Panglima Kodam III/Siliwangi
- Wakil Gubernur Lemhannas
- Wakil KSAD
- KSAD
- Panglima TNI

PENGHARGAAN:
- Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV tahun
- Satya Lencana Santi Dharma
- Satya Lencana Seroja
- Tanda Jasa dari PBB
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- Ops Timtim
- Konga Garuda XI-A

Isu terlibat kudeta AHY

AHY Sebut Ada Orang di Istana Terlibat Kudeta Demokrat, Moeldoko: Pak Jokowi Tidak Tahu Apa-apa

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti menyebut ada orang dalam istana yang terlibat dalam kudeta partai Demokrat.

AHY mengatakan gerakan kudeta tersebut mengancam kedaulatan Partai Demokrat.

AHY menyebut ada pejabat penting pemerintahan atau orang lingkaran Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

AHY lalu menyebut 5 oknum yang terlibat gerakan kudeta Partai Demokrat.

- satu kader Demokrat aktif

- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif

- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi

- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu

- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Terkait hal itu, AHY mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden JOkowi.

AHY melakukan hal itu untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi lantaran gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.

Masih dalam konferensi pers itu, AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.

Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ia menyebutkan, gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis.

AHY juga mengatakan, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan akan kendaraan dalam Pemilu 2024.

"Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY.

Masih dalam pidatonya, AHY mengungkapkan 'modus' yang rencananya dipakai untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Yaitu dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.

Para pelaku gerakan, lanjut AHY, menargetkan 360 orang para pemegang suara agar memenuhi syarat dilaksanakannya KLB.

Mereka diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

AHY menambahkan, para pelaku merasa yakin gerakan kudeta terhadap Partai Demokrat pasti sukses.

Alasannya, mereka telah mendapat dukugan dari sejumlah petinggi negara.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujar dia.

Tanggapan Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko menjawab tudingan adanya orang Istana yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Tudingan ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko menjelaskan jika permasalan ini tidak melibatkan Istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya tudingan yang diungkapkan AHY ke Istana salah sasaran karena Presiden Jokowi tidak mengetahui permasalahan ini.

"Jangan dikit-dikit istana dalam hal ini saya mengingatkan dan jangan ganggu pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu apa-apa," ujar Moeldoko Selasa (2/2/2021) dilansir YouTube Kompas TV.

Moeldoko menegaskan jika isu ini jangan disangkutkan dengan KSP.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan soal KSP," ujarnya.

Moeldoko lantas menceritakan kronologi dirinya bisa dituding ingin mengkudeta partai Demokrat.

"Jadi ceritanya begini, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun."

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong kita terima. Konteksnya apa saya tidak mengerti.Pada curhat tentang situasi yang terjadi, saya dengarin," ungkapnya.

Moeldoko merasa prihatin setelah mendengar penjelasan terkait kondisi partai Demokrat terkini.

"Saya prihatin dengan situasi itu karena saya bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.