Pilkada 2020

Sidang Kedua Pilkada Rembang, Kuasa Hukum KPU Minta MK Tolak Permohonan Harno-Bayu

Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang, Muhamad Hasan Muaziz mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili permoho

Editor: m nur huda
Istimewa
Kuasa Hukum KPU Kabupaten Rembang Muhamad Hasan Muaziz dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Rembang. 

Hasilnya disampaikan dalam sidang berikutnya. Terkait waktu pelaksanaan, akan diinformasikan melalui surat tertulis oleh petugas panitera MK.

“Kepaniteraan akan memanggil para pihak secara resmi melalui surat, nanti kapan akan dilaksanakan sidang berikutnya," katanya.

Sebelum sidang sengketa Pilkada Kabupaten Rembang, Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang untuk perkara Pilkada Kabupaten Purworejo di ruangan yang sama.

Harno-Bayu Ajukan 251 alat bukti

Sebelumnya, Paslon Harno-Bayu Andriyanto melalui kuasa hukum mengajukan 251 alat bukti dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/1/2021).

"Pada 17 Desember kami mengajukan bukti lima, dan pada perubahan kami mengajukan bukti 44. Pada hari ini, kami mengajukan bukti tambahan menjadi 251 alat bukti, sehingga mohon bisa diterima alat bukti itu Yang Mulia," kata kuasa hukum, Nimerodi Gulo, yang dikutip Tribun Jateng dari siaran streaming persidangan.

Terkait pokok-pokok permohonan, Gulo menuturkan selisih suara antara pemohon yakni Harno-Bayu dengan calon nomor urut 2, Abdul Hafidz dan M Hanies Cholil Barro yakni 5.501.

Menurutnya, perselisihan suara tersebut disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan termohon atau KPU.

Terutama pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil yang seecara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon.

"Pelanggaran administrasi yang dimaksud berkenaan dengan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang mana mengatur jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5 persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS sebagai cadangan," jelas Gulo.

Pengacara asal Pati ini menyebut pelanggaran terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Sarang (Desa Karangmangu, Bajingjowo, Babaktulung, Bonjor) serta di Pamotan (Desa Mlagen, Ketangi, Sendangagung).

Pelanggaran yang dimaksud yakni suara melebihi 2,5 persen dari kartu suara.

Selain itu, kata dia, ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di beberapa TPS.

Oleh karena itu, pemohon memohon agar ada pembatasan keputusan KPU terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved