Breaking News:

Berita Banyumas

HIPMI Banyumas Menolak Kebijakan Jateng di Rumah Saja, Minta Adanya Kelonggaran

Sejumlah pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banyumas mendatangi anggota DPRD.

Tribun Jateng/Permata Putra Sejati
Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Banyumas saat audiensi dengan anggota DPRD Banyumas menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan Jateng di rumah saja, pada Kamis (4/2/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO -  Sejumlah pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banyumas mendatangi anggota DPRD dan menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tentang gerakan Jateng di rumah saja selama dua hari. 

Ketua HIPMI Banyumas, Undi Harto mengatakan

Ketua HIPMI Banyumas, Undi Harto saat menemui anggota DPRD Banyumas, pada Kamis (4/2/2021).
Ketua HIPMI Banyumas, Undi Harto saat menemui anggota DPRD Banyumas, pada Kamis (4/2/2021). (TRIBUNBANYUMAS/Permata Putra Sejati)

kebijakan di rumah saja yang digagas Ganjar tersebut dinilai sangat merugikan para pengusaha. 

"Sabtu Minggu itu ekonomi diharapkan naik malah ditutup karena kebijakan ini.  Padahal dengan adanya PPKM dan prokes sudah membuat ekonomi sangat terdampak," ucapnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (4/2/2021). 

Para pengusaha muda ini menginginkan adanya kelonggaran yaitu agar usaha tetap bisa buka namun dengan penerapan prokes yang ketat. 

Menurutnya sampai sejauh ini dengan adanya kebijakan PPKM penurunan omset pengusaha terutama pengusaha kecil dan menengah bisa lebih dari 70 persen.

"Yang terdampak paling terasa itu seperti sektor pengusaha kuliner.  Contohnya seperti warung kopi itu ada yang sehari paling melayani satu pembeli dengan harga kopi Rp 15 ribu.  Atau ada juga pengusaha makanan yang sehati paling satu paket dua paket," katanya. 

HIPMI Banyumas pada intinya menolak dengan kebijakan Jateng di rumah saja dan meminta adanya kelonggaran. 

Menanggapi pernyataan tersebut Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat mengatakan telah menerima aspirasi dari HIPMI Banyumas. 

Supangkat menerima aspirasi tersebut dan akan segera disampaikan kepada Ketua DPRD, Budhi Setiawan, dan Bupati Banyumas Achmad Husein agar diteruskan ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. 

"Mereka menyampaikan adanya kesulitan ekonomi terutama modal yang bersumber dari hutang itu sudah dibelanjakan dan takut rugi.  Intinya adalah dikaji kembali dan minta kelonggaran," jelasnya. 

Supangkat mengaku merasa prihatin dan bersedih jika para pengusaha tersebut harus putus modal.  (*)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved