Anggap Kudeta Myanmar Langkah Mundur, Malaysia-Indonesia Serukan Pertemuan Khusus ASEAN
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyidin Yassin menyebut, kudeta sebagai langkah mundur dalam demokrasi, dan dapat mengganggu kestabilan kawasan.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kepala Negara Malaysia dan Indonesia menyerukan pertemuan menteri luar negeri ASEAN untuk membahas kudeta di Myanmar.
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Muhyidin Yassin menyebut, kudeta sebagai langkah mundur dalam demokrasi, dan dapat mengganggu kestabilan kawasan.
Muhyidin mengatakan hal itu setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/2). Muhydin mengatakan, pertemuan khusus menteri luar negeri itu penting untuk menghadapi langkah mundur dalam proses demokrasi di Myanmar.
"Adalah dikhuatiri (dikhawatirkan) pergolakan politik di Myanmar boleh (dapat) menganggu (mempengaruhi) keamanan dan kestabilan di rantau (kawasan) ini. Sehubungan ini, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri (Indonesia dan Malaysia) diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat (pertemuan) khusus ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan, konflik di Myanmar dapat diselesaikan berdasarkan hukum dan sesuai prinsip ASEAN, di antaranya demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.
Ia menambahkan, masalah krisis Rohingya di Myanmar juga akan terus menjadi perhatian.
Adapun, Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah berupaya mendapatkan kejelasan posisi dan informasi tentang apa yang terjadi di Myanmar untuk kemudian memutuskan hal-hal yang bisa dilakukan.
Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah menyatakan Pemerintah Indonesia berharap Brunei sebagai Ketua ASEAN dapat melakukan langkah strategis untuk menghadapi krisis Myanmar.
"Kami menghormati posisi Brunei selaku ketua ASEAN. Kami harap atau dorong Brunei melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka ASEAN," ujarnya. (bbc)
