Breaking News:

PPKM Jateng

Aturan PPKM Mikro di Banjarnegara Dijamin Lebih Longgar

Pemberlakuan PPKM Mikro di Kabupaten Banjarnegara dipastikan lebih longgar dan pro rakyat.

Istimewa
Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banjarnegara. 

TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah berakhir, Senin (8/2/2021) lalu.

Selama nyaris sebulan masa PPKM diterapkan, dunia usaha di Kabupaten Banjarnegara cukup terpukul.

Situasi Pandemi Covid 19 sudah membuat para pelaku usaha terpuruk karena daya beli masyarakat yang lesu.

Ditambah pembatasan jam operasional tempat usaha saat PPKM diberlakukan, usaha mereka kian tersungkur.

Pemerintah ternyata tidak serta merta menghentikan PPKM dengan dalih menekan laju penyebaran Covid 19.

Kini muncul istilah baru menyusul berakhirnya PPKM zona Jawa-Bali.

Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 menginstruksikan Kepala Daerah di 7 provinsi untuk melaksanakan PPKM berbasis mikro.

Wilayah eks Karesidenan Banyumas Raya, termasuk di dalamnya Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu wilayah prioritas untuk penerapan kebijakan itu.

Tetapi berbeda dengan PPKM Jilid 1 dan 2, aturan pada PPKM skala mikro sesuai instruksi Mendagri ini lebih longgar.

Misalnya, kegiatan di restoran tidak ada lagi pembatasan jam operasional, melainkan hanya pembatasan jumlah pelanggan yang makan di tempat sebanyak 50 persen.

Halaman
123
Penulis: khoirul muzaki
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved