Breaking News:

Berita Semarang

Warga Tuntang Ini Laporkan Bank ke Polisi Gara-gara Agunan Dilelang

Seorang nasabah melaporkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artho Moro ke Polrestabes Semarang.

Istimewa
Ilustrasi. Polrestabes Semarang. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Seorang nasabah melaporkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artho Moro ke Polrestabes Semarang. Laporan disampaikan karena aset yang dijaminkan atau agunan dilelang sepihak oleh pihak BPR.

Nasabah tersebut yaitu Marthadi Prabawo, asal Tuntang, Kabupaten Semarang. Laporan diajukan atas dugaan pidana sebagaimana undang-undang (UU) perbankan dan dugaan pemalsuan surat, dengan register STTLP/43/2021/SPKT/RES TBS SMG.

Marthadi mengatakan, atas dilelangnya aset jaminan yang dilakukan oleh BPR, membuat dirinya mengalami kerugian karena kehilangan satu unit rumah.

"Kami laporkan atas dugaan BPR melakukan dugaan pelanggaran UU Perbankan Pasal 49 Nomor 10 tahun 1998," kata Marthadi, Rabu (10/2/2021).

Ia menceritakan, kejadian bermula pada 2016 silam, saat dirinya mengajukan pinjaman di BPR tersebut. Dari pinjaman itu, ia memberikan satu sertifikat rumah dan BPKB mikrobus sebagai agunan.

"Dari pengajuan tersebut, dicairkan kredit Rp 350 juta, untuk jaminan SHM, sedangkan untuk jaminan BPKB adalah sebesar Rp 50 juta," ungkapnya.

Kemudian seiring berjalannya waktu, Marthadi mengalami wanprestasi atas kewajiban pembayaran angsuran. Hal itu karena terjadi penurunan penghasilan atau pendapatan atas usahanya.

Namun ia menyayangkan, tanpa sepengetahuannya, pihak BPR telah menutup angsurannya menggunakan dana talangan dari pihak lain. Dana talangan tersebut untuk menutup tunggakannya selama 17 bulan.

"Kemudian, pada Februari 2018 tiba-tiba terjadi pembayaran sebesar Rp 180 juta yang ditransfer langsung ke rekening Mandiri atas nama BPR. Tapi sebulan kemudian malah telah terjadi pengambilan tunai di rekening tabungan di BPR atas nama saya sebesar Rp 169 juta tanpa sepengetahuan saya," imbuhnya.

Kuasa Hukum Marthadi, Oki Wicaksono Nurindra menambahkan, atas keterlambatan pembayaran, pada Juni 2018 telah terjadi Perjanjian Kredit Baru tanpa adanya persetujuan dari kliennya. Ditambah adanya pengajuan permohonan lelang dari pihak BPR pada Mei 2018.

"Pelaksanaan lelang tersebut Agustus 2018. Untuk itu, kami melaporkan BPR ke Polrestabes Semarang. Kami berharap mendapat keadilan dengan laporan ini," harapnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved