Kudeta Myanmar: PBB Serukan Sanksi, AS Blokir Dana Pemerintah

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun melakukan pembahasan Negeri Seribu Pagoda itu pada sesi khusus pada Jumat (19/2).

Editor: Vito
STR / AFP
Sebuah kendaraan polisi menembakkan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa selama demonstrasi menentang kudeta militer di Nay Pyi Taw, Senin (8/2). Ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta militer kembali turun ke jalan di kota Yangon, Myanmar. Protes kali ini memasuki hari ketiga aksi turun ke jalan selama sepekan terakhir. 

TRIBUNJATENG.COM, JENEWA - Mata dunia masih tertuju pada Myanmar. Aksi represif militer Myanmar dalam proses kudeta di negara tersebut pun kini menjadi sorotan.

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun melakukan pembahasan Negeri Seribu Pagoda itu pada sesi khusus pada Jumat (19/2).

Penyelidik HAM PBB untuk Myanmar, Thomas Andrews mengatakan, "ada laporan yang berkembang, bukti foto bahwa pasukan keamanan telah menggunakan amunisi langsung terhadap pengunjuk rasa, di mana hal itu merupakan pelanggaran atas hukum internasional."

Menurut dia, Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi, embargo senjata, dan larangan perjalanan karena kudeta militer pada 1 Februari, dan menegaskan kembali permintaannya untuk menjalankan misi ke negara itu.

Myint Thu, Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, mengatakan, akan mempertahankan kerja sama dengan PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). "Kami tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara ini," ujarnya.

Adapun, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden menyetujui perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin kudeta Myanmar. Sanksi dijatuhkan terhadap para pemimpin militer, keluarganya, dan bisnis yang terkait dengan mereka.

AS juga mengambil langkah memblokir akses militer terhadap dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS senilai 1 miliar dollar AS, atau Rp 14 triliun.

Sanksi itu dijatuhkan ketika seorang perempuan yang tertembak di kepala saat berunjuk rasa menentang kudeta meregang nyawa di sebuah rumah sakit di ibu kota Nay Pyi Taw.

Mya Thwe Thwe Khaing terluka pada Selasa (9/2), ketika polisi berupaya membubarkan pengunjuk rasa menggunakan meriam air, peluru karet, dan peluru tajam.

Biden mengatakan, kekerasan terhadap pengunjuk rasa tidak dapat diterima. Ia pun menyerukan agar kudeta dibatalkan dan para pemimpin, termasuk Suu Kyi, dibebaskan.

"Orang-orang Burma membuat suara mereka didengar, dan dunia menyaksikan," ujar Biden, seraya berjanji untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

"Seiring unjuk rasa yang terus meluas, kekerasan terhadap mereka yang menggunakan hak demokratis mereka tidak dapat diterima, dan kami terus menyerukannya," tambah Biden.

Ia menyatakan, pemerintahannya akan mengidentifikasi sasaran sanksi pada putaran pertama minggu ini, meskipun beberapa pemimpin militer Myanmar telah masuk daftar hitam atas kekejaman terhadap Muslim Rohingnya.

"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," tandasnya.(Kontan.co.id/Tribunnews)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved