Militer Myanmar Buru Inisiator Aksi Protes Kudeta

Junta Myanmar memerintahkan penangkapan inisiator protes massal terhadap kudeta. surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tujuh kritikus.

Editor: Vito
Kompas.com/Istimewa
Pengunjuk rasa berlarian setelah polisi memberikan tembakan peringatan dan menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstrasi di Mandalay, Myanmar, pada 9 Februari. Polisi bergerak setelah massa berdemonstrasi menentang kudeta militer Myanmar.(STR via AP) 

TRIBUNJATENG.COM, NAY PYI TAW - Junta Myanmar menangguhkan undang-undang yang membatasi pasukan keamanan untuk menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan sejak Sabtu (13/2).

Pihak militer Myanmar juga memerintahkan penangkapan inisiator pendukung protes massal terhadap kudeta. Serangkaian pengumuman itu datang pada hari kedelapan aksi demonstrasi di seluruh negeri.

Demonstrasi menentang pengambilalihan pemerintahan oleh militer dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 februari lalu. Kudeta itu menggoyahkan proses transisi menuju demokrasi yang belum stabil sejak dimulai pada 2011.

Reuters melaporkan, pengumuman itu menggema bertepatan dengan hampir setengah abad pemerintahan militer sebelum reformasi dimulai. Yaitu masa ketika negara Asia Tenggara itu menjadi satu negara paling represif dan terisolasi di dunia.

Jenderal Min Aung Hlaing menandatangani penangguhan tiga bagian dari undang-undang melindungi privasi dan keamanan warga negara, yang telah diperkenalkan selama liberalisasi bertahap mulai dijalankan.

Tiga bagian yang ditangguhkan mencakup persyaratan adanya perintah pengadilan untuk menahan narapidana, melebihi 24 jam. Kedua terkait dengan pembatasan kemampuan pasukan keamanan untuk memasuki properti pribadi untuk menggeledahnya atau melakukan penangkapan.

Ketiga, penangguhan juga membebaskan gerak mata-mata pada komunikasi publik. Pernyataan itu tidak memberikan tanggal akhir yang spesifik.

Militer mengatakan, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tujuh kritikus terkenal terhadap pemerintahan militer Myanmar, atas komentar mereka di media sosial.

Pengumuman itu dipublikasikan ketika protes anti-kudeta bermunculan lagi di kota terbesar Yangon, ibu kota Nay Pyi Taw, dan sejumlah kota lain pada Sabtu (13/2).

Tim informasi True News milik militer menyatakan, orang-orang harus memberi tahu polisi jika melihat tokoh yang disebutkan namanya itu. Militer juga akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang melindungi tokoh-tokoh itu.

Dikatakan, kasus-kasus telah diajukan atas tujuh tokoh itu. Dengan ancaman hukuman hingga 2 tahun, atas undang-undang terkait dengan komentar yang dapat menimbulkan kekhawatiran atau mengancam ketenangan.

Daftar orang yang dicari antara lain Min Ko Naing (58 tahun), yang dipenjara selama sebagian besar waktu antara 1988 dan 2012. Dia adalah tokoh yang dikenal mendorong protes dan gerakan pembangkangan sipil yang diikuti oleh sejumlah pegawai pemerintah.

Surat perintah penangkapan juga ditujukan pada 'Jimmy' Kyaw Min Yu, seorang veteran dari pemberontakan mahasiswa 1988, dan penyanyi 'Lin Lin' Htwe Lin Ko.

"Saya sangat bangga memiliki surat perintah penangkapan yang dikeluarkan bersama dengan Min Ko Naing. Tangkap saya jika Anda bisa," kata Ei Pencilo, kepada lebih dari 1,6 juta pengikutnya di Facebook.

Seperti beberapa orang lain yang disebutkan, Pencilo bekerja dengan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi. Partai itu menang telak dalam pemilihan November, yang oleh militer dituding tercemar dengan penipuan. Tuduhan itu telah dibantah komisi pemilihan Myanmar.

Protes untuk mendukung Suu Kyi dan pemilihan umum kembali bermunculan di seluruh Myanmar pada Sabtu (13/2). Padahal, junta menyerukan kepada orang-orang untuk menghindari pertemuan massal karena epidemi virus corona.

Junta juga mengimbau pegawai negeri yang mengikuti kampanye pembangkangan sipil untuk kembali bekerja. Ancaman tindakan disipliner menanti bagi mereka yang tidak mengikuti perintah itu. (Kompas.com)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved