Jokowi Minta Dikritik, Anies Baswedan: Pejabat Kupingnya Gak Boleh Tipis

TRIBUNJATENG.COM- Anies Baswedan menanggapi permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat membri kritik.

Menurut Anies Baswedan setiap pejabat publik harus siap mendengar dan menerima kritik meski kritik itu kerap dengan cacian.

"Kalau berada di wilayah publik maka kupingnya enggak boleh tipis," ujar Anies Baswedan.

Menurut Anies Baswedan apabila seseorang mengungkapkan kritik dengan kasar, maka kemampuan seseorang sebatas itu.

Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Sudjiwo Tedjo Kesal: Buzzer Bikin Malas Berpendapat

Baca juga: Risma Kejar Elektabilitas Anies Baswedan di DKI Jakarta: Efek Blusukan

Baca juga: Survei Elektabilitas Ganjar Pranowo Masih Tertinggi, Disusul Anies Baswedan, Puan Maharani

Baca juga: Ditawari Anies Baswedan Ikut Kejar Paket C, Susi Pudjiastuti: Saya Nggak Butuh Ijazah

"Kita dengarkan saja, bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja, bila ungkapan dilakukan secara kasar itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan," ujarnya.

Anies mengatakan orang-orang yang memberikan kritik secara kasar justru menunjukkan pribadi seseorang tersebut.

Anies Baswedan mengaku tak masalah mendapat kritikan apapun karena ia memposisikan diri sedang bekerja.

"Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar," kata Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan jika seseorang memberi kritik dengan kasar, maka orang tersebut sedang mempermalukan dirinya sendiri.

"Makin kasar kata-katanya itu semakin mempermalukan dirinya sendiri."

Terkait substansi dari kritik yang disampaikan, Anies Baswedan mengaku akan menanggapinya secara terbuka.

Bahkan Anies Baswedan mengatakan kritik yang ditujukan kepadanya bukan soal pribadi, melainkan kinerjanya sebagai pejabat publik.

"Jangan tempatkan, misalnya DKI Jakarta sebagai masalah pribadi," tegasnya.

Anies Baswedan menegaskan jika masalah yang ada di Jakarta bukan hanya saat ia menjabat sebagai Gubernur.

"Ini Jakarta, ada yang mengatakan plus ada yang mengatakan minus. Apakah masalahnya baru muncul 2-3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama," terang Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan kritikan dari masyarakat sebagai ungkapan pandangan.

"Dan kemudian ketika orang mengkritik, relaks saja, anggap itu bagian dari ungkapan pandangan," ujarnya.

Namun, Anies Baswedan memperingatkan jika era saat ini ada jejak digital.

"Makin keras itu sebetulnya, adalah catatan oleh anaknya dan cucunya di kemudian hari, dan saya yang menjawab juga akan tercatat oleh anak cucu saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies Baswedan menyebut bahwa budaya kritik-mengkritik sudah ada sebelumnya.

Hanya saja tidak terpublikasi lantaran belum ada media sosial seperti saat ini karena semua kini hampir memiliki sosial media temat bereskpresi.

"Saya anggap ini sebagai demokrasi, dulu obrolan warung kopi tidak terdengar karena tidak ada medianya. Kritik itu bukan hal baru, kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap jadi kotak pos kritik dari siapapun," ujarnya.

Diketahui, presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden.

Sehingga, menurutnya, masyarakat memiliki andil atau menjadi bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jokowi mengatakan meski banyak hal yang sudah diraih dalam pelayanan publik, namun harus disadari juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, catatan atau laporan tahunan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

"Saya yakin ombudsman Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki, catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," katanya.

Meskipun demikian Presiden mengapresiasi Ombudsman RI yang terus mengawal pengawasan pelayanan publik oleh penyelenggara negara.

Termasuk pelayanan Publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

"Saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia, yang terus mengawal, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," kata Presiden.

Sehingga menurut Presiden di tengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat.

Selain itu mendapatkan perlindungan dan bantuan yang cepat dari negara agar bisa bertahan dan menjaga kualitas hidupnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta Ombudsman RI untuk terus mengubah cara-cara kerja yang inovatif sehingga tidak terjebak pada rutinitas.

"Situasi krisis, kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smartshortcut," tuturnya.