Breaking News:

Berita Banyumas

Bupati Banyumas Achmad Husein Klarifikasi Disebut Tolak SKB 3 Menteri: Itu HOAKS

Bupati Banyumas, Achmad Husein memberikan klarifikasi tentang ada berita di media online yang menyatakan dirinya menolak SKB 3 Menteri.

Tribun Jateng/ Permata Putra Sejati
Bupati Banyumas, Achmad Husein saat menunjukan berita online yang memuat informasi bahwa dirinya menolak SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam atribut keagamaan di sekolah, pada Rabu (17/2/2021).  

Penulis: Permata Putra Sejati

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas, Achmad Husein memberikan klarifikasi tentang ada berita di media online yang menyatakan dirinya menolak SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam atribut keagamaan di sekolah. 

Dalam berita yang dimuat di salah satu media online itu, narasumber yaitu, Mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar menyerukan, kepala daerah agar berani menolak SKB 3 Menteri

Fauzi dalam berita itu juga memberikan apresiasi kepada kepala daerah di Banyumas, Ciamis dan Pariaman yang tegas menolak penerapan SKB 3 Menteri

Membaca berita tersebut, bupati merasa sangat keberatan sekaligus kecewa karena pernyataan mantan Wali Kota Padang tersebut tidaklah benar. 

"Itu tidak benar, itu hoax, Banyumas akan selamanya patuh dan selalu berpedoman apa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu saya protes," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu (17/2/2021). 

Husein memberikan penjelasan bahwa dirinya sepenuhnya mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. 

Yang ingin ditekankan oleh Husein maksudnya di tengah pandemi saat ini sekolah jangan mewajibkan adanya pungutan apapun termasuk seragam. 

"Maksudnya saya itu jangan ada pungutan seragam selama pandemi ini, karena sekolah kan sekarang masih online. 

Nanti kalau sudah tatap muka boleh, bahkan bagi yang tidak mampu akan kita tanggung," jelasnya. 

Bupati mempertegas bahwa dirinya sepenuhnya akan mendukung kebijakan pusat, salah satunya SKB 3 menteri. 

"Kita ikut aja, artinya kalau ada non muslim tidak pakai jilbab tidak papa, itu adalah hak-hak mereka," katanya. 

Sebelumnya sempat diberitakan bahwa pemerintah mengeluarkan aturan terkait seragam atribut beragama dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama).

Dalam aturannya, Pemda maupun sekolah negeri tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

(*)

Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved