DPR RI Kirim Bantuan ke Korban Banjir Pati, Wakil Bupati Titip Permintaan ke Pemerintah Pusat

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Wakil Bupati Pati Saiful Arifin menegaskan pentingnya penuntasan program normalisasi Sungai Juwana.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memprioritaskan progam ini sebagai upaya menyelesaikan bencana banjir yang menjadi persoalan rutin setiap tahun di Kabupaten Pati.

Ia bersama Bupati Pati Haryanto selalu mendesak pemerintah pusat untuk fokus pada normalisasi tersebut agar tuntas sepenuhnya, tidak setengah-setengah.

Baca juga: Video KH Minan Abdillah Salam Ponpes Nurul Quran Kajen Margoyoso Pati Meninggal Dunia

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Kiai Minan Sang Paku Bumi Al-Quran Asal Pati Meninggal Dunia

Baca juga: Ahmad Azaruddin Menangi One Pride MMA, Bupati Pati: Petarung ya Gini, Bukan Ribut Sama Tetangga

Hal tersebut ia sampaikan usai menerima secara simbolis bantuan untuk korban banjir dari DPR RI dan Kementerian Sosial di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (16/2/2021).

Bantuan yang diterima senilai Rp 126,3 juta dalam bentuk 300 paket makanan siap saji, 150 paket makanan anak, 25 paket kidsware, 100 buah kasur, 150 lembar selimut, dan 150 matras.

"Bila tidak dinormalisasi, saya pikir setiap tahunnya akan terus banjir. Inilah yang perlu kita pahami bersama," ujar Saiful Arifin saat diwawancarai.

Gagasan tersebut disampaikan kembali oleh Saiful Arifin dalam forum tersebut, yang juga dihadiri oleh Komisi VIII DPR RI.

Baca juga: 680 Hektare Sawah di Pati Gagal Panen Akibat Banjir, Normalisasi Sungai Juwana Dikebut

Baca juga: Petani Pati Gagal Panen, Sawah Kebanjiran, Bupati Memohon Hal Urgent ke Jokowi

Pria yang akrab disapa Safin ini mengatakan, kehadiran Komisi VIII ini memang dalam rangka menyerap keluhan-keluhan masyarakat yang terdampak banjir saat ini, untuk kemudian disampaikan pada pemerintah pusat.

"Yang penting, kami dari pemerintah daerah telah mengupayakan dan melaporkan kondisi yang ada. Sebab, (normalisasi Sungai Juwana) ini kan memang sudah menjadi wewenang pemerintah pusat," tegas dia. (mzk)