Pelantikan Bupati dan Wali Kota Terpilih di Jateng Ditunda, Gubernur Tunjuk Sekda Sebagai Plh

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pelantikan bupati dan wali kota terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 ditunda.

Ada 17 kepala daerah di Jawa Tengah yang mana masa jabatannya habis pada 17 Februari 2021. Pelantikan yang awalnya dilaksanakan pada tanggal tersebut akhirnya diundur.

Kekosongan jabatan kepala daerah akan diisi pelaksana harian (plh).

"Kemendagri mengatakan pelantikan antara 25 atau 26 Februari 2021. Belum ada kepastian tanggal yang mana, tapi pada dua tanggal itu," kata Kepala Biro Pemerintah Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Pemerintah Provinsi Jateng, Muhammad Masrofi, Selasa (16/2/2021).

Kepastian tersebut sesuai hasil rapat pemerintah provinsi dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda).

Masrofi menuturkan dalam rapat tersebut juga dijelaskan bahwa pelantikan dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau online.

Meskipun demikian, belum ada surat petunjuk teknis terkait tata cara pelaksanaan pelantikan.

Di Jateng yang akan melantik 17 bupati/ wali kota terpilih tetap akan melaksanakan prosesi pelantikan dalam satu hari.

Jika dibagi dua pun akan dilakukan dalam dua waktu, misalnya pagi dan siang.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis, kemungkinan keluar pekan ini atau pekan depan. Dari Dirjen Otda dilakukan daring. Apakah nanti saat pelantikan rohaniawan dan ketua pengadilan di masing-masing daerah disiapkan lalu gubernur memandu dari provinsi secara virtual, kami belum tahu. Menunggu petunjuk teknis," tandasnya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan di 17 daerah tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menunjuk sekretaris daerah (sekda) di masing-masing daerah sebagai pelaksana harian bupati dan wali kota.

"Hari ini sudah ada surat melalui keputusan gubernur yang dikirimkan ke 17 kabupaten dan kota untuk menunjuk sekda sebagai plh bupati dan wali kota. Ini untuk mengisi kekosongan jabatan," imbuhnya.(mam)