Breaking News:

Berita Blora

Percepatan Ekonomi di Blora Perlu Perhatikan Sektor Pertanian dan Peternakan 

Besarnya dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 diperlukan percepatan di sektor tersebut. Apalagi, di Blora sendiri muncul 5.880 penduduk miskin baru

Tribun Jateng/Rifqi Gozali
Prayogo Nugroho anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Besarnya dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 diperlukan percepatan di sektor tersebut. Apalagi, di Blora sendiri muncul 5.880 penduduk miskin baru akibat pandemi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Tengah, Prayogo Nugroho mengatakan, perlu ada percepatan pemulihan di sektor ekonomi tanpa harus mengabaikan penanggulangan Covid-19.

"Termasuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro itu juga memang perlu untuk penanggulangan. Kayak Blora ini memang tidak perlu PPKM, tapi alangkah baiknya kalau dilakukan, soalnya kasus (Covid-19) meningkat terus," ujar Yoyok, sapaan akrab Prayogo Nugroho seusai dialog di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Gagak Rimang Blora, Sabtu (20/2/2021).

Yoyok melanjutkan, di tengah merosotnya sektor ekonomi akibat pandemi, DPRD Jawa Tengah telah selesai merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Ekonomi Kreatif. Perda itu, ujarnya, tidak lain demi memulihkan perekonomian di Jawa Tengah.

Jadi, ketika ada yang berkeinginan mengembangkan lini sektor ekonomi kreatif sudah ada regulasi yang memayunginya.

"Iya, dalam penanggulangan perbaikan ekonomi kami juga melihat satu sektor yang potensial agar ekonomi lebih berkembang," kata dia.

Terkait pengembangan ekonomi di Blora, lanjut Yoyok, yang perlu diperhatikan adalah sektor pertanian dan peternakan. Pasalnya, dua hal tersebut menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduknya.

"Misal untuk pertanian harus memastikan ketersediaan bibit, pupuk, dan kemudian peningkatan produksi," ujarnya.

Sejauh ini memang sektor pertanian di Blora masih terdapat masalah. Misalnya perihal ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani.

Oleh karenanya, Yoyok mengatakan, pemerintah harus lebih tegas dalam pengawasannya.

Kemudian 48 persen wilayah Blora masuk dalam wilayah hutan juga harus menjadi perhatian. Pasalnya, para petani di wilayah hutan juga harus diperhatikan terkait alokasi kebutuhan pupuknya.

"Hal ini memang harus menjadi perhatian banyak pihak. Tidak hanya pemerintah saja, tapi semua elemen," tandasnya.(*

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved