Breaking News:

Berita Kendal

Pemkab Kendal Tegas Beri Sanksi Kades Tak Sisihkan 8 Persen Dana Desa untuk Penanganan Corona

Semua kades yang tidak menyisihkan dana desa untuk penanganan corona bakal kena sanksi Pemkab Kendal.

TRIBUN JATENG
Sekda Kabupaten Kendal, Moh Toha. 

Penulis: Saiful Ma'sum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) mewajibkan Pemerintah Desa (Pemdes) menyisihkan dana desa untuk penanganan corona.

Jumlah yang disisihkan hanya 8 persen dari total dana desa.

Jumlah tersebut diperuntukkan pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 dan memperlancar pelaksanaan PPKM mikro.

Kepala Dispermasdes Kendal, Wahyu Hidayat mengatakan hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan.

Yaitu SE nomor 2/PK/ 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan DD untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Hal itu juga tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021.

Selain itu, ada juga Instruksi Menteri Desa PDTT Nomot 1 Tahun 2021 terkait pelaksanaan PPKM berskala mikro dan penanganan Covid-19. 

Kata Wahyu, 8 persen dana desa bisa dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi pencegahan Covid-19.

Misalnya, kebutuhan testing, tracing dan treatment (3T), kebutuhan rumah isolasi dan support bantuan sembako bagi warga yang isolasi agar PPKM berjalan dengan baik.

Halaman
1234
Penulis: Saiful Ma'sum
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved