Warga Miskin Bertambah saat Pandemi, Bukhori: Verifikasi dan Validasi DTKS Sebaiknya Mengacu KK

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Angka kemiskinan di sejumlah daerah di Indonesia mengalami peningkatan selama pendemi Covid-19.

Pandemi membuat sektor ekonomi menjadi lesu sehingga sejumlah industri terpaksa melakukan kebijakan pengurangan karyawan. Pengangguran bertambah, warga yang hidup di bawah garis kemiskinan pun meningkat.

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4,12 juta.

Anggota DPR RI, Bukhori Yusuf menuturkan, isu kemiskinan yang meningkat harus menjadi perhatian bersama dan menuntut strategi kolosal yang bersinergi antara eksekutif dan legislatif.

Untuk merampungkan pekerkaan rumah terkait upaya penanganan kemiskinan, verifikasi dan validasi data warga miskin yang dinamis akibat pandemi harus dilakukan secara akurat.

Kepentingan verifikasi dan validasi warga miskin nantinya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah dalam acuan untuk pemberian bantuan.

"Proses penyelesaian masalah kemiskinan, khususnya terkait verifikasi data kemiskinan sedang dalam tahap pembahasan di panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR," kata Bukhori, Minggu (21/2/2021).

Dalam verifikasi data kemiskinan, pihaknya menemukan permasalahan mendasar di lapangan.

Misalnya, untuk kasus di Kota Semarang dimana data penerima manfaat bantuan sosial mengalami ketidakselarasan antara data pusat dengan data NIK di daerah.