PGRI Jawa Tengah Simulasi Tes PPPK untuk Guru Honorer

Penulis: Mokhamad Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menggelar simulasi dan bimbingan tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer.

Simulasi dan bimbingan tes yang dimulai dari Senin (22/2/2021) hingga 9 Maret 2021 di ruang SLCC PGRI Jawa Tengah ini bertujuan agar para guru honorer peserta seleksi memiliki kesiapan lebih baik agar bisa lolos seleksi PPPK nanti.

64.000 guru honorer dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengikuti simulasi dan bimbingan tersebut yang digelar secara virtual tersebut.

"Ini adalah bentuk komitmen PGRI membantu guru-guru honorer agar lebih siap menghadapi tes PPPK nanti," kata Ketua Pengurus PGRI Jawa Tengah, Muhdi, saat membuka simulasi dan bimbingan seleksi PPPK secara virtual, Senin (22/2/2021).

Dikatakannya, sesuai penjelasan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) beberapa waktu lalu, anggaran untuk PPPK ini sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.

Saat itu diungkapkan kuotanya satu juta guru tetapi yang diusulkan daerah baru sekitar 460 ribuan.

Karena itu Muhdi berharap daerah segera mengusulkan jumlah guru PPPK sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

"Pendidikan adalah pilar kemajuan suatu bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk pembangunan bangsa.

Pendidikan bermutu hanya bisa diwujudkan oleh guru-guru yang bermutu.

Dan guru yang bermutu itu adalah guru yang dijamin profesionalitasnya, kesejahteraannya dan dilindungi hak-haknya," ujarnya.

Muhdi menambahkan, kenyataanya selama ini banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak memiliki jaminan perlindungan yang jelas, meskipun pada sisi yang lain mereka dituntut menjalankan tugas dan fungsi yang sama dengan guru-guru PNS.

Karenanya, pengurus PGRI Jawa Tengah beserta seluruh jajaran PGRI tingkat provinsi, kabupaten/kota dan cabang terus berupaya sungguh-sungguh membantu para guru honor agar memiliki status dan jaminan masa depan yang jelas.

"Kita tidak boleh menutup mata, mengapa guru-guru honor itu ada?

Mereka ada karena dibutuhkan oleh sekolah yang sebagian besar gurunya pensiun dan pemerintah tidak mengangkat guru baru untuk mengganti guru-guru yang pensiun itu.

Akibatnya, sebagian besar sekolah negeri saat ini diisi oleh guru-guru honor, khususnya untuk tingkat SD," imbuhnya.

PGRI Jawa Tengah meminta pemerintah melakukan rekrutmen guru-guru PNS untuk mengisi kekurangan dan mengutamakan guru-guru honorer untuk diangkat sebagai PNS.

Tetapi faktanya banyak juga guru honorer yang usianya tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi PNS.

PGRI menyambut baik kebijakan pemerintah melakukan perekrutan satu juta guru sebagai ASN berstatus PPPK tahun 2021 sebagai upaya memperbaiki status dan masa depan guru honor.

Muhdi mengungkapkan, dalam sosialisasi perekrutan guru PPPK oleh Dirjen GTK, dijelaskan bahwa guru berstatus PPPK memiliki jaminan yang sama dengan guru berstatus PNS, bedanya hanya satu, tidak mendapatkan pensiun.

"Selain itu, Dirjen GTK menjelaskan, jika pada kesempatan lain, guru berstatus PPPK berkeinginan mengikuti seleksi CPNS masih diperbolehkan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi," ungkap Muhdi.

Karena itu Muhdi mendorong guru-guru honorer tidak ragu-ragu mengikuti seleksi guru PPPK sebagai upaya memperoleh status yang jelas dan memiliki jaminan masa depan yang lebih baik.