Breaking News:

WP Wajib Laporkan Kepemilikan Sepeda dalam SPT

harta yang dilaporkan adalah dalam bentuk kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak lain, dan harta tidak bergerak

Editor: Vito
IST
ilustrasi Sepeda 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukkan sepeda dalam daftar harta yang wajib diisi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dengan kode harta 041.

"Jika memiliki sepeda, baik untuk alat transportasi, olahraga, atau hobi, silakan memasukkannya ke dalam daftar harta di SPT Tahunan dengan kode harta 041. Selamat bersepeda di akhir pekan dan sehat selalu," tulis akun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (22/2).

SPT adalah surat yang digunakan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak. Baik itu objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan kewajiban sesuai dengan peraturan peraturan-undangan yang bidang perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, secara garis besar, harta yang dilaporkan dalam SPT adalah dalam bentuk kas dan setara kas, piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak lain, dan harta tidak bergerak.

”Sepeda adalah satu jenis harta dan harus dilaporkan dalam SPT, kodenya adalah 041,” ujarnya, Senin (22/2).

Ia mencontohkan lebih spesifik harta yang dilaporkan juga berupa uang tunai, tabungan, saham, obligasi, surat utang, reksadana, sepeda motor, logam mulia, peralatan elektronik, tanah, dan bangunan.

Namun, pada praktiknya masih banyak WP yang bingung dalam melaporkan harta ke dalam SPT. “Mungkin karena belum membaca petunjuk pengisian SPT atau karena semakin berkembangnya jenis-jenis harta dan investasi mereka,” ucapnya.

Neilmaldrin menuturkan, apabila ada jenis harta yang ingin dilaporkan, tetapi tidak ada namanya dalam kolom harta SPT, dapat menggunakan jenis harta lain.

Meski demikian, negara tidak memungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas sepeda. Artinya, berbeda dengan kendaraan bermotor, pemilik sepeda tidak diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun oleh pemerintah provinsi.

Saat ini, pengenaan pajak terhadap sepeda yang berlaku adalah ketika terjadi transaksi pembelian sepeda. Sebagaimana diketahui, sepeda merupakan barang kena pajak yang merupakan objek PPN.

Apabila seseorang membeli sepeda di sebuah toko dalam negeri, pembeli akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10 persen dari harga jual.

Jika pembeli melakukan pembelian dari luar negeri (impor), selain PPN 10 persen, pembeli juga dikenakan bea masuk atas pembelian sepeda tersebut.

Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Ketentuan itu menyebut, setiap barang impor yang bernilai 3 dollar AS atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual.

Dalam hal pembeli sepeda membawa sendiri sepedanya dari luar negeri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PMK-203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan. (tribun network)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved