Breaking News:

Berita Karanganyar

DKK Karanganyar Minta Pembentukan Rumah Sakit Khusus Covid-19 Dikaji Lagi

"Kalau dari saya, melihat kasusnya, belum perlu untuk rumah sakit khusus Covid-19. Namun demikian keputusan ada di Ketua Gugus,"

TribunJateng.com/Agus Iswadi
Sekretaris DKK Karanganyar, Purwati. 

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar meminta kepada Satgas Covid-19 supaya mengkaji lagi rencana pembentukan rumah sakit khusus Covid-19 seiring menurunnya jumlah kasus dan pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit rujukan.

Berdasarkan data yang dihimpun Tribunjateng.com dari DKK Karanganyar pada Senin (22/2/2021) tercatat dari 242 tempat tidur yang ada di rumah sakit wilayah Kabupaten Karanganyar, hanya 77 tempat tidur yang terpakai.

Sedangkan sisanya sekitar 165 tempat tidur tidak terpakai. 

Sekretaris DKK Karanganyar, Purwati menyampaikan, dinas akan melaporkan kondisi tersebut kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Karanganyar sebagai pertimbangan untuk mengkaji lagi terkait rencana pembentukan rumah sakit khusus Covid-19. 

"Kalau dari saya, melihat kasusnya, belum perlu untuk rumah sakit khusus Covid-19. Namun demikian keputusan ada di Ketua Gugus," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (23/2/2021). 

Dia menjelaskan, masing-masing rumah sakit rujukan telah terus berupaya untuk mengoptimalkan kapasitas tempat tidur. Menurutnya, rencana pembentukan rumah sakit khusus Covid-19 belum perlu.

Pasalnya bantuan sarana dan prasarana yang diajukan ke pemerintah pusat terkait pembentukan rumah sakit khusus Covid-19 itu cukup banyak. 

Di sisi lain, operasional dalam upaya mensukseskan program vaksinasi Covid-19 juga membutuhkan biaya cukup banyak. 

"Biasanya saya sering ditelpon, minta tolong mencarikan rumah sakit (pasien Covid-19), tapi tiga minggu terakhir ini saya tidak pernah mencarikan rumah sakit. Berarti sudah terpenuhi," ucapnya. 

Sebelumnya, Bupati Karanganyar selaku Ketua Satgas Covid-19, Juliyatmono menuturkan, telah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat terkait rencana pembentukan rumah sakit khusus Covid-19. Namun biaya tambahan sarana dan prasarana ternyata lebih banyak dibebankan kepada pemerintah daerah.

"Biaya tambahan yang dibutuhkan itu lebih dari Rp 3 miliar. Oleh pemerintah pusat, dominannya harus dari kabupaten," jelasnya. (Ais)

Penulis: Agus Iswadi
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved