PP No. 7/2021 Diundangkan, Menkop-UKM Pastikan Pengembangan Usaha bakal lebih Mudah

PP itu merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha

Editor: Vito
IST
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Peraturan Pemerintah (PP) No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah resmi diundangkan.

PP itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, PP itu merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan, dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM,” katanya, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/2).

Teten menuturkan, satu prioritas Kemenkop-UKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal UMKM yang akurat.

“Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah, tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address,” jelasnya.

Menurut dia, PP No. 7/2021 juga mengatur tentang pengalokasian 30 persen area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM.

Mengenai poin ini, Kemenkop-UKM akan bekerja sama lintas kementerian/lembaga, karena pengelolaannya di luar Kemenkop-UKM, dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Teten mengharapkan masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM.

“Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi, sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana,” ujarnya.

Menkop juga menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi.

Model pelatihan on off akan ditinggalkan, dan pelatihan akan membentuk pelaku usaha yang mampu mengawal pembentukan wirausaha pemula.

“Melalui PP ini, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” tegasnya.

Teten juga menegaskan prioritas lain Kemenkop-UKM adalah kemitraan usaha antara Koperasi dan UMK dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok.

Selama ini, kemitraan dengan UMKM yang terjadi di hilir akan didorong kemitraan mulai dari hulu.

”Contohnya ekspor pisang ke AS dan Eropa sulit karena harus ada 21 sertifikasi yang harus dipenuhi di negara tujuan. Hal ini seharusnya bisa diatasi jika ada agregator sebagai pelaku ekspor. Dengan demikian pelaku UKM tidak harus terkendala dengan kesulitan mengadakan 21 sertifikasi,” kata Teten.(Tribunnews/Reynas Abdila)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved