UU Cipta Kerja

Serikat Pekerja Tanggapi Turunan UU Cipta Kerja Jokowi yang Legalkan Pesangon Dibayar Setengah

Turunan UU Cipta Kerja tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK diteken.

Penulis: faisal affan | Editor: rival al manaf
tribunjateng/hermawan handaka
Perwakilan buruh yang tergabung dalam KSPI Jawa Tengah mendatangi kantor DPRD Jawa Tengah yang intinya mereka menuntut Pemerintah pusat menolak pembahasan omnibus law karena kajian kami di KSPI bahwa secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh, Senin (20/1) 

Penulis: Faizal M Affan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Turunan UU Cipta Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Di dalam beleid tersebut ditetapkan bahwa perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerja atas alasan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan diperbolehkan membayar pesangon sebesar setengah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal itu termaktub dalam Pasal 43 Ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).

Baca juga: Heboh Tidak Ada Pesangon saat di PHK di UU Cipta Kerja, Apa Itu Unemployment Benefit?

Baca juga: Jokowi Teken PP Turunan UU Cipta Kerja, Perusahaan Bisa Bayar PHK Buruh Tanpa Bayar Penuh

Baca juga: Pemuda Merah Putih Gelar Buka Ruang Diskusi UU Cipta Kerja di Semarang

Undang-undang tersebut faktanya membuat sebagian besar serikat buruh di Indonesia bereaksi atas ketidakadilan yang mereka rasakan.

Satu di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Jawa Tengah atau KSPI. Organisasi yang diketuai oleh Zainudin ini mengaku sangat kecewa dengan keputusan Presiden Jokowi yang tidak berpihak kepada buruh.

"Negara benar-benar sudah melepaskan tanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya."

"Upah sudah dikebiri dengan Permen no 2 tahun 2021 tambah lagi aturan turunan UU 11 tahun 2020 tersebut semakin merugikan buruh."

"Ironis, UU baru lebih rendah kualitasnya dari yang lama," tegasnya.

Ia menambahkan, di saat berlakunya UU no 13 Tahun 2003, pengawasan terhadap buruh sangat lemah.

Apalagi ditambah dengan terbitnya PP tersebut maka Zainudin menganggap pengusaha akan semakin sewenang-wenang.

"Kami prihatin dan sangat kecewa. Padahal produktivitas akan muncul jika ada loyalitas."

"Sementara loyalitas sangat terpengaruh oleh bagaimana buruh itu diperlukan."

Baca juga: Direktorat Jenderal Pajak Gelar Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Baca juga: Pejabat Salah Ketik UU Cipta Kerja Dihukum Sanksi Disiplin

Baca juga: Akibat UU Cipta Kerja Salah Ketik, Istana Hukum Pejabat Kemensetneg

"Jikalau buruh sudah tidak dimanusiakan maka akan bisa berdampak pada loyalitas," tuturnya.

Keputusan yang diambil Presiden Jokowi dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun negara juga telah menjadikan rakyatnya sendiri sebagai budak korporasi.

"Tentu nanti akan kami gugat. Tapi sebelum ke sana akan kami kaji terlebih dahulu. Kami juga masih mengkaji 4 PP turunan dari UU 11/2020 tersebut," pungkasnya.(afn)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved