Breaking News:

Uni Eropa Siap Beri Sanksi Pemimpin Militer Myanmar

UE akan melakukan pembatasan dan menargetkan mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas kudeta militer dan kepentingan ekonomi Myanmar.

Editor: Vito
AP PHOTOS
Polisi bergerak maju untuk membubarkan massa anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, pada Sabtu (20/2/2021). Aparat keamanan bertindak lebh keras dengan menggunakan peluru tajam, setelah meriam air dan peluru karet tidak berhasil menghalau demonstran. 

TRIBUNJATENG.COM, BRUSSEL - Uni Eropa (UE) siap menjatuhkan sanksi terhadap para pemimpin militer di Myanmar. Langkah itu diambil setelah para menteri luar negeri UE bertemu di Brussel pada Senin (22/2).

Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka siap untuk mengadopsi langkah-langkah pembatasan dan menargetkan mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas kudeta militer dan kepentingan ekonomi Myanmar.

UE juga menyerukan deeskalasi di tengah krisis yang sedang terjadi sejak 1 Februari, ketika militer membatalkan hasil pemilu demokratis Myanmar dan mengambil kendali negara itu. Bahkan, tiga pengunjuk rasa antikudeta Myanmar telah menjadi korban meninggal dunia.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, UE akan menggunakan segala cara diplomatik untuk memastikan berakhirnya konflik di Myanmar.

UE juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dan presiden Win Myint, serta sejumlah pejabat lain yang telah ditahan selama kudeta militer.

Adapun, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/2) malam memberlakukan sanksi terhadap dua pejabat tinggi militer Myanmar atas peran mereka dalam kudeta tersebut.

Letnan Jenderal Moe Myint Tun dan Jenderal Maung Maung Kyaw ditambahkan ke daftar hitam Departemen Keuangan, aset mereka dibekukan, dan melarang warga AS berbisnis dengan mereka.

"Militer harus membatalkan tindakannya dan segera memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis di Burma, atau Departemen Keuangan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan.

Para pemimpin dunia lain juga menentang rezim militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, bahwa situasi di Myanmar memburuk.

Raab mengajukan tuntutan agar pemimpin junta militer melepaskan kekuasaannya. "Militer harus menyingkir, pemimpin sipil harus dibebaskan, dan keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati," ucapnya.

Kepala PBB Antonio Guterres meminta para jenderal untuk menyerahkan kekuasaan kembali kepada pemerintah sipil.

"Saya menyerukan kepada militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia dan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini. Kudeta tidak memiliki tempat di dunia modern kita," tukasnya. (Tribunnews)

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved