Breaking News:

Negara-negara G7 Tuntut Tanggung Jawab Militer Myanmar soal Kudeta dan Kekerasan pada Demonstran

Negara-negara G7 mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta.

Kompas.com/Istimewa
Pengunjuk rasa berlarian setelah polisi memberikan tembakan peringatan dan menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstrasi di Mandalay, Myanmar, pada 9 Februari. (STR via AP) 

TRIBUNJATENG.COM, LONDON - negara-negara maju dalam Kelompok Tujuh (G7) mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta.

Negara-negara G7 mendesak militer Myanmar untuk menahan diri dan menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional.

Kelompok negara-negara maju, yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, menegaskan kembali penentangan mereka terhadap kudeta 1 Februari, dan respon yang semakin keras terhadap demonstrasi menentangnya.

"Penggunaan amunisi tajam atau asli terhadap orang tak bersenjata tidak dapat diterima. Siapa pun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus mempertanggungjawabkan," kata menteri luar negeri G7, dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Rabu (24/2).

"Kami mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap mereka yang menentang kudeta. Kami meningkatkan keprihatinan kami pada tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, termasuk melalui pemutusan akses Internet dan perubahan kejam pada hukum yang menekan kebebasan berbicara."

G7 menyerukan diakhirinya penargetan sistematis kepada demonstran, dokter, masyarakat sipil, dan jurnalis. G7 juga mendesak junta militer untuk mencabut keadaan darurat yang dinyatakannya.

Mereka juga mendesak militer Myanmar untuk memungkinkan akses kemanusiaan penuh untuk mendukung mereka yang paling rentan.

"Kami tetap bersatu mengutuk kudeta di Myanmar. Kami menyerukan lagi pembebasan segera dan tanpa syarat bagi mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk pembebasan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan terus berdiri bersama rakyat Myanmar dalam upaya mereka untuk demokrasi dan kebebasan," kata pernyataan itu.

Para pemimpin militer Myanmar menghadapi tekanan baru di dalam dan luar negeri setelah secara bertahap meningkatkan penggunaan kekuatan terhadap kampanye pembangkangan sipil yang jumlahnya besar, dan sebagian besar berlangsung damai.

Ketika AS, Uni Eropa, dan Inggris memperketat sanksi, demonstrasi menentang pemerintahan junta terus bertambah, bersamaan dengan respons kekerasan sebagai balasannya.

Meski demikian Uni Eropa tidak akan memutus hubungan dagang dengan Myanmar, karena akan berdampak pada masyarakat umum di negara tersebut. Tak hanya Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga berencana menjatuhkan sanksi atas militer Myanmar.

Tiga demonstran anti-kudeta telah tewas dalam aksi demonstrasi sejauh ini, sementara seorang pria yang berpatroli di lingkungan Yangon saat malam hari juga ditembak mati pada akhir pekan lalu. (tribunnews)

Editor: Vito
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved