Breaking News:

Cegah Militer Sewenang-wenang, PBB Didesak Embargo Senjata ke Myanmar

Sebanyak 137 LSM mendesak PBB menerapkan embargo senjata ke Myanmar, dan meminta agar junta militer dihukum, menyusul kekejaman dan pelanggaran HAM.

AP PHOTOS
Polisi bergerak maju untuk membubarkan massa anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, pada Sabtu (20/2/2021). Aparat keamanan bertindak lebh keras dengan menggunakan peluru tajam, setelah meriam air dan peluru karet tidak berhasil menghalau demonstran. 

TRIBUNJATENG.COM, NEW YORK - Langkah militer Myanmar melakukan kudeta terus menuai kecaman dan sanksi.

Kali ini, sebanyak 137 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak PBB menerapkan embargo senjata ke Myanmar.

Melalui surat yang ditandatangani, ratusan lembaga itu meminta agar junta militer dihukum.

"Dewan Keamanan PBB harus segera memberlakukan embargo senjata sebagai respon atas kudeta, dan mencegah junta militer sewenang-wenang," demikian isi surat itu.

Surat itu juga meminta kepada negara yang masih menyediakan senjata ke junta Myanmar untuk segera menghentikan penjualan.

Secara khusus, 137 LSM dari 31 negara itu menyebut China, India, Israel, Korea Utara, Filipina, hingga Rusia sebagai pemasok senjata.

China dan Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto, sementara India anggota tidak tetap.

Direktur Human Rights Watch (HRW). Kenneth Roth menulis, Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, sudah membuat banyak kekejaman.

Selain menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi di kudeta, mereka juga menindak etnis minoritas Rohingya.

"Paling tidak Dewan Keamanan PBB dapat melakukan embargo secara global terhadap Myanmar," ujarnya, dikutip AFP, Kamis (25/2).

Halaman
123
Editor: Vito
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved