Breaking News:

Berita Demak

DPRD Demak Gelar Audiensi, Bahas Ganti Untung Lahan di Wonosalam Terkait Tol Semarang-Demak

DPRD Demak melanjutkan audiensi dengan warga Desa Karangrejo terkait ganti untung lahan proyek tol/

Tribun Jateng/Muhammad Yunan Setiawan
DPRD Demak melanjutkan audiensi dengan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak terkait ganti untung lahan rencana proyek jalan tol Semarang-Demak, Kamis, (25/2/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - DPRD Demak melanjutkan audiensi dengan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak terkait ganti untung lahan rencana proyek  jalan tol Semarang-Demak,  Kamis, (25/2/2021).

Ketua DPRD Demak Sri Fachrudin Bisri Slamet mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga dengan persoalan  yang sama. Ia mengungkapkan di pertemuan tersebut dengan hadirnya pihak Aprisial memberikan angin segar, bisa menyelesaikan persoalan antara warga dan pihak jalan tol.

"Lalu terkait Apprasial ini, apakah satu kluster atau berbeda? Kami minta pemahaman sehingga bisa menjadikan ganti untung yang sesuai. Apakah bisa diambil nilai tengah-tengahnya dalam penentuan nilai?" tanya Slamet kepada peserta audiensi.

Untari, Apprasial dari KJPP Toto Suharto Sumengatakan, dasar pihaknya menilai adalah daftar nominatif dari ketua pelaksana, di mana kami menilai berdasarkan bidang per bidang. Di mana kalau sama-sama sawah dan produktivitas berbeda munculnya berbeda.

"Jika warga punya sama-sama sawah 1 hamparan, tetapi tanah tersebut fungsi tanah dan ukurannya berbeda, maka hasil harganya juga berbeda," katanya.

Kepala Desa Kendaldoyong Ahmad Kuwoso  menyampaikan saat ini masih ada masa tunggu. Dia berharap bisa melakukan perubaham harga yang  tentunya harga tinggi.

"Mayoritas kami petani dan kebutuhan memasok pertanian ya dari tanah itu, jadi walau tanah itu tak berarti bagi jalan tol, tapi bagi warga terkena berharga, bahkan sejatinya kami tidak ada niat untuk menjual."

"Jadi tolong saya bisa dibantu Pak Sujadi dan rekan, untuk membantu warga kami yang tertindas," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Demak Sri Fachrudin Bisri Slamet mengatakan, pemebasan tanah harus disesuaikan haknya, karena terkait tanah dan mata pencaharian.

Dia meminta ATR/BPR menginformasikan kepada pihak terkait agar menunda pembangunan dulu sebelum prosesnya diselesaikan. (*)

Penulis: Muhammad Yunan Setiawan
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved