Breaking News:

Berita Jateng

Pemprov Jateng Benarkan Kepala Daerah Tak Genap Menjabat 5 Tahun Dapat Uang Kompensasi dan Pensiun

Kepala daerah tak genap 5 tahun menjabat dapat uang kompensasi Pilkada 2020.

Istimewa
Gubernur Ganjar memberikan selamat kepada bupati dan wali kota yang baru saja dilantik. 

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan pada 2020 tak penuh lima tahun seperti biasanya. Hal itu lantaran ada rencana pelaksanaan pemilu serentak pada 2024.

Di Jawa Tengah ada 21 daerah yang selenggarakan pilkada 2020. 17 bupati/ wali kota terpilih telah dilantik pada Jumat (26/2/2021).

Kepala Biro Pemerintah Otonomi Daerah dan Kerjasama (Pemotdaks) Pemerintah Provinsi Jateng, Muhammad Masrofi, mengatakan pada prinsipnya, bupati/wali kota dan wakilnya memegang jabatan selama lima tahun.

"Dihitung sejak pelantikan.

Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," kata Masrofi, Jumat (26/2/2021).

Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 ini memiliki masa jabatan maksimal empat tahun.

Sebagaimana UU 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015, UU No 8 Tahun 2015, UU No 10 Tahun 2016 pada Pasal 202 terdapat ketentuan apabila kepala daerah tidak sampai habis periode, akan diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun.

"Itu dilakukan apabila pemilu serentak tetap dilaksanakan tahun 2024. Jadi intinya, masa jabatan tetap 5 tahun yakni dari 2021-2026. Kalau masa jabatan tidak tertulis 5 tahun, maka akan melanggar UU tersebut," jelasnya.

Masa jabatan tak penuh lima tahun itu tercantum dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada.

Pada pasal 201 ayat 7 berbunyi, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024.

Pada ayat 8 dilanjutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024.

"Apabila pemilu serentak jadi dan dilaksanakan pada 2024, maka sesuai Undang Undang akan diberikan kompensasi dan hak pensiun. K

alau seumpama tertulis kurang dari 5 tahun, yang bersangkutan tidak dapat kompensasi dan hak pensiun serta melanggar UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU yang mengatur masa jabatan," ucapnya.

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved