Breaking News:

Berita Semarang

Pemutakhiran DTKS di Kabupaten/Kota di Jateng Rata-rata Capai 25 Persen

Seluruh kabupaten/ kota diminta melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tribun Solo/Muhammad Sholekan
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng, Harso Susilo. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Seluruh kabupaten/ kota diminta melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS ini sebagai acuan data penerima bantuan sosial (bansos), terutama dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Berbeda dengan program bantuan sosial sebelumnya, pada 2021 ini bansos diberikan berupa uang tunai yang diterima langsung penerima program, ada juga diterima lewat rekening.

Ada tiga bantuan sosial yang diberikan pemerintah di tahun ini yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) serta program  bansos berupa sembako.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng, Harso Susilo menyatakan, saat ini proses pemutakhiran serta verifikasi dan validasi data penerima masih berjalan.

"Rata-rata sudah mencapai 25 persen. Capaian ini diapresiasi. Ini berkat keaktifan RT dan RW melaporkan data warganya," kata Harso, Senin (1/3/2021).

Ia meminta agar Dinas Sosial kabupaten/ kota bisa merampungkan pemutakhiran DTKS lebih cepat.

Harso juga mengingatkan terkait integritas petugas yang memasukan data warga. Untuk layanan input data, upload offline bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Sedangkan online hanya bisa dilakukan di kabupaten/kota.

Namun demikian, ada fasilitas 'delete' di tingkat kelurahan atau desa. Yang mana berguna untuk menghapus data penerima yang sudah tidak layak dengan kategori pasti, contohnya karena meninggal dunia dan lain-lain.

Harso menuturkan saat ini pertanggung jawaban mutlak ada pada Dinas Sosial kabupaten/ kota, seharusnya dikembalikan ke warga. Sehingga, warga yang akan tanda tangan berkas ketersediaan menerima bansos atau tidak.

Dalam berkas yang ditanda tangani mengandung konsekuensi hukum. Perlu diketahui, warga yang masuk dalam DTKS tidak mesti mendapatkan bantuan, jika sudah merasa tidak berhak, bantuan bisa dialihkan ke warga lain, meskipun namanya tercantum dalam DTKS.

"Ada kasus juga merasa dirinya sudah masuk DTKS lalu ngotot dapat bantuan. Tidak bisa begitu, toh ada verifikasi lagi yang dilakukan Kementerian Sosial," ucapnya.

Menurutnya, indikator pengukuran warga yang masuk DTKS masih menggunakan yang lama. Teknis yang baru masih digodok di pusat.

Harso menuturkan, sebaiknya kriteria warga yang masuk DTKS jangan dilihat dari rumah atau tempat tinggal, namun ke pekerjaan atau penghasilan tetap. Selama ini, ada 43 parameter yang digunakan.

Ia menyebut saat ini penerima bantuan sosial di Jateng yang masuk DTKS verifikasi sebelumnya ada sekitar 4,4 juta. Sedangkan kuota atau bantuan ada 4,51 juta. Sisa kuota itu diperuntukan sasaran penerima baru yang terdampak pandemi. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved